Keterangan : kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Zulakarnain, SIK
Sumbawa Barat – Kepolisian Resor Sumbawa Barat, AKBP Zulakarnain, SIK menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh massa yang mengatasnamakan diri sebagai Komisi Percepatan Pemekaran Pulau Sumbawa (KP4S). Ia menegaskan bahwa seluruh personel yang dikerahkan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi massa aksi, guna menciptakan suasana yang kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.
“Kami siap mengawal jalannya aksi ini, fokus kita pada objek vital (dermaga). Untuk itu pendekatanya nanti tetap dengan persuasif dan humanis. Namun, kami tetap mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum,” ujar Kapolres dalam keterangannya.
Sebagai langkah antisipatif, terutama untuk menjamin keamanan di titik-titik objek vital nasional yaitu dermaga Poto Tano, Polres Sumbawa Barat juga telah berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan meminta dukungan personel tambahan. Menurut Kapolres, keberadaan aparat di lapangan bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi untuk menjaga agar situasi tetap aman dan terkendali.
Penyampaian aspirasi telah dijamin oleh undang-undang, dan sebagai aparat penegak hukum bertugas mengamankan jalannya aksi. Namun perlu digarisbawahi bahwa titik aksi di objek vital seperti dermaga sebenarnya tidak diperkenankan. Meski demikian, ada ruang toleransi yang bisa diberikan selama aksi berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap operasional maupun keselamatan umum.
Kapolres juga menyampaikan harapan agar para peserta aksi dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum atau tindakan provokatif lainnya.
“Kami percaya bahwa teman-teman dari KP4S juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga situasi tetap damai. Aspirasi bisa disampaikan tanpa harus melanggar aturan yang ada,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi protes terhadaap pemerintah pusat yang belum menjcabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Provinsi Pulau Sumbawa. Aksi itu rencananya akan digelar selama 5 hari yaitu dari tanggal 15 sampai dengan 20 Mei, dengan massa aksi dari berbagai dareah yang ada dipulau Sumbawa. (Admin01. Radio Arki)
