Keterangan : KAHMI conection adalah gabungan alumni HMI dan kader HMI Aktif (sumber. arki)
Pulau Sumbawa. Radio Arki – Upaya pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menjadi sorotan. Setelah lebih dari satu dekade perjuangan melalui gerakan sosial yang masif, termasuk demonstrasi besar seperti Tutup Tano Jilid 3, KAHMI Connection menilai bahwa fase perjuangan ini harus segera bergeser ke arah konsolidasi dan strategi politik yang lebih konkret dan terbuka. Tanpa itu, peluang pemekaran PPS dinilai dapat kandas di tengah jalan.
“Gerakan masyarakat sudah memberikan energi luar biasa, namun perjuangan ini tidak akan cukup tanpa diiringi langkah politik yang terorganisir dan berorientasi hasil,” ujar Suherman perwakilan KAHMI Connection dari kabupaten Dompu dalam keterangannya, Sabtu (17/5) pagi tadi.
Menurut Herman, Komite Pemekaran Pembentukan Provinsi Sumbawa (KP3S) kini berada dalam posisi krusial sebagai penggerak utama. KP3S harus segera bertindak dan didorong untuk segera menginisiasi pertemuan nasional yang melibatkan tokoh-tokoh penting asal Pulau Sumbawa, khususnya yang kini berada di lingkar kekuasaan pusat. Pertemuan ini dinilai sangat strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menyikapi berbagai kebijakan nasional yang berpotensi menjadi tantangan serius bagi realisasi PPS.
“Sejumlah tokoh nasional sudah menyatakan dukungan, termasuk Menteri Hukum dan HAM RI. Ini adalah momentum politik yang harus disambut secara aktif oleh KP3S. Jangan sampai gerakan massa di daerah tidak terhubung,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa, pentingnya membangun kekompakan kembali di tingkat daerah. Dukungan politik dari DPRD, kepala daerah, hingga tokoh formal lainnya perlu disatukan dalam satu barisan perjuangan yang konsisten dan tegas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar PPS di hadapan pemerintah pusat.
Pernyataan sikap bersama dari seluruh elemen elit politik daerah sangat diperlukan. Ini akan menunjukkan bahwa aspirasi pemekaran bukan hanya desakan dari akar rumput, tetapi juga kehendak kolektif dari para pemimpin formal di Pulau Sumbawa yang senantiasa menjadi kebutuhan atau suara rakyat.
Senada dengan Suherman, Perwakilan KAHMI Conection dari Sumbawa Barat, Sukiman Jayanto mengungkapkan bahwa, pihaknya mengkhawatirkan dinamika terbaru di tingkat nasional, khususnya terkait evaluasi Kemendagri terhadap daerah otonomi baru (DOB) serta kemungkinan diterbitkannya peraturan pemerintah baru tentang penataan DOB. Ia menilai, regulasi semacam ini dapat mengandung persyaratan yang kian ketat dan justru menjadi batu sandungan bagi perjuangan PPS.
“Misalnya jika pemerintah pusat menetapkan syarat pemekaran harus terdiri dari minimal enam kabupaten, atau persyaratan teknis lain yang tidak sesuai dengan konteks Pulau Sumbawa. Ini berisiko besar menutup ruang pemekaran,” Ancest, demikian ia akrab disapa.
Karena itu, Ancest yang juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli DPR RI itu menegaskan bahwa perjuangan PPS harus segera memasuki babak baru, yaitu dari gerakan moral menjadi gerakan politik. Lobi, diplomasi, dan konsolidasi harus menjadi strategi utama yang dijalankan secara paralel dan sistematis. Ia pun menyinggung bahwa, saat ini dalam kaitan DOB terdapat kekuatan baru yaitu forum komunikasi nasional yang fokus pada mendorong terbukanya moratorium. Tetapi disatu sisi Kemendagri masih tetap memerlukan langkah evaluasi dan menyusun aturan penataan DOB.
“Jika tidak bergerak cepat dan kompak sekarang, kita bisa kehilangan momentum. Bahkan lebih dari itu, PPS bisa tertutup permanen oleh regulasi yang tidak berpihak. Jadi mari kita saling menguatkan,” pungkasnya.
“Kami melalui KAHMI juga akan mendorong dan mengawal ini (konsep DOB) berpihak kepada kita, termasuk mendeteksi potensi aturan penataan DOB yang tidak berpihak kepada PPS,” demikian, Ancest. (Admin01. Radio Arki)
