Sumbawa. Radio Arki – Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada Rabu (27/8/2025) dipenuhi suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Rapat Koordinasi terkait izin pendirian Gereja Bethel resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang dalam kesempatan itu menggaungkan pesan toleransi dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur penting lintas sektor, mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Badan Kesbangpol-Dagri, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Camat Sumbawa, Lurah, hingga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan bahwa isu toleransi dan izin pendirian rumah ibadah adalah persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ansori menekankan bahwa keberagaman di Sumbawa adalah sebuah kekuatan yang harus dijaga. Ia mengingatkan bahwa harmoni tidak akan terwujud tanpa rasa saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing umat.
“Pertemuan ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. Kita semua punya tanggung jawab menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Tanpa sikap saling menghargai, mustahil ada kedamaian,” tegas Ansori.
Ia juga menyinggung bahwa proses izin pendirian tempat ibadah bukan hanya soal pemenuhan administrasi, melainkan juga bagian dari pengakuan hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan sesuai aturan.
“Persyaratan administrasi, teknis, maupun khusus akan kita telaah dengan cermat. Kita ingin semua berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjunjung tinggi semangat toleransi,” jelasnya.
Ansori menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat rasa persaudaraan. Ia berharap, melalui forum semacam ini, tumbuh kesadaran kolektif bahwa toleransi adalah kunci menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa.
“Dengan adanya rapat koordinasi ini, saya berharap masyarakat semakin menyadari bahwa kerukunan adalah harta yang tak ternilai. Sumbawa harus menjadi contoh daerah yang mampu menjaga keharmonisan di tengah perbedaan,” tambahnya.
Suasana rapat berjalan penuh keterbukaan. Perwakilan FKUB dan tokoh masyarakat turut memberikan pandangan, menekankan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus menjadi sarana memperkaya kehidupan sosial. Dukungan dari berbagai pihak semakin menegaskan bahwa proses pembangunan rumah ibadah di Sumbawa dapat berjalan sejalan dengan semangat persatuan dan kedamaian.
Rapat koordinasi ini akhirnya menghasilkan komitmen bersama untuk menindaklanjuti pengajuan izin pembangunan Gereja Bethel secara proporsional dan sesuai aturan. Pemerintah daerah, FKUB, Kemenag, serta seluruh unsur masyarakat sepakat bahwa apapun keputusannya harus mengedepankan prinsip toleransi dan kerukunan.
“Sumbawa adalah rumah besar bagi kita semua. Mari kita jaga agar rumah ini tetap damai, nyaman, dan harmonis bagi setiap umat beragama,” tandasnya. (Yd. Radio Arki)
