Sumbawa Barat. Radio Arki – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat meminta Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat membuka secara terbuka hasil tes urine yang telah dilakukan terhadap seluruh personelnya.
Transparansi tersebut dinilai penting sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di internal.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Indra Dwi Herfiansyah, mengatakan hasil tes urine tersebut perlu diketahui publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
Menurutnya, langkah pengawasan internal seperti tes urine harus disertai dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Jika tes urine sudah dilakukan, apalagi dalam pengawasan BNN KSB, maka hasilnya juga perlu disampaikan kepada publik. Ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa proses pengawasan internal berjalan dengan baik dan transparan,” ujar Indra, dalam rilisnya, Jum’at, 6 Maret 2026.
Ia menjelaskan, tes urine terhadap anggota Polres Sumbawa Barat tersebut dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026, dengan pengawasan langsung dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNN KSB).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan, sekaligus pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.
HMI menilai langkah pengawasan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.
Apalagi dalam beberapa waktu terakhir muncul sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum aparat di berbagai daerah.
Karena itu, pengawasan internal di tubuh kepolisian dinilai harus semakin diperkuat agar institusi penegak hukum tetap dipercaya oleh masyarakat.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, HMI menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba seharusnya dimulai dari internal aparat penegak hukum itu sendiri.
Menurut Indra, polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum harus bersih dari narkoba agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
HMI juga menegaskan bahwa apabila dalam tes tersebut ditemukan anggota yang terindikasi positif menggunakan narkoba, maka proses penindakan harus dilakukan secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Komitmen pemberantasan narkoba tidak boleh setengah-setengah. Jika ada yang terbukti melanggar, harus ditindak tegas. Dengan begitu marwah institusi kepolisian tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak luntur,” tegasnya.
HMI Cabang Sumbawa Barat berharap kegiatan tes urine terhadap anggota kepolisian dapat dilakukan secara berkala.
Selain itu, hasilnya juga diharapkan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan keseriusan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. (Admin02.RadioArki)
