Sumbawa. Radio Arki – Memanasnya situasi di lokasi sengketa lahan Ai Jati, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa untuk menyerukan penyelesaian damai dan berkeadilan. Organisasi mahasiswa ini meminta Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menunda pelaksanaan eksekusi lahan hingga seluruh aspek hukum dan sosial dikaji secara menyeluruh.
Seruan ini muncul setelah munculnya ketegangan antara aparat dan warga pada 5 November 2025, yang berujung pada bentrokan di lapangan. HMI menilai peristiwa tersebut menjadi sinyal bahwa proses hukum belum diiringi komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang matang antar pihak.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat yang terdampak.
“HMI berpandangan bahwa hukum harus ditegakkan dengan nurani dan rasa keadilan. Setiap langkah penegakan hukum perlu menjamin ketertiban tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hasil kajian hukum dan sosial yang dilakukan HMI menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Ai Jati berpotensi menimbulkan keguncangan sosial jika tidak diiringi dialog terbuka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif.
“Diperlukan ruang dialog yang adil sebelum eksekusi dilanjutkan. Masyarakat harus mendapat kepastian hukum yang jelas dan tidak merasa terabaikan,” tambah Wahyudin.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI turut menanggapi konferensi pers kuasa hukum yang menyebut adanya korban di kedua belah pihak akibat bentrok di lokasi. Isnaini juga menampilkan foto-foto warga yang mengalami luka, serta menyebut temuan empat proyektil peluru dan penggunaan gas air mata oleh aparat yang disebut datang lebih awal dari jadwal resmi eksekusi.
Sementara itu, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini menegaskan bahwa aparat tidak menggunakan peluru tajam dalam pengamanan, melainkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Tiga personel kepolisian dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut.
HMI menilai penting dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa Ai Jati, baik dari aspek hukum, sosial, maupun administratif. Organisasi ini juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan tokoh masyarakat untuk memfasilitasi mediasi yang konstruktif.
“Kami akan selalu berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum yang berkeadilan, harus APH juga mengedepankan hal tersebut, terutama jalur damai dan keadilan sosial,” tutupnya. (Yd. Radio Arki)
