Sumbawa Barat. Radio Arki – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat menyuarakan kritik keras dalam aksi solidaritas terhadap beberapa kebijakan nasional, Senin (2/9) di Sumbawa Barat. Dalam aksi itu HMI juga menyuarakan sejumlah isu daerah, diantaranya adalah tentang keterlibatan aparat penegak hukum (APH), khususnya kejaksaan dalam struktur pola pengawasan internal proyek strategis daerah.
“Kalau kejaksaan ikut mengawasi dari dalam (pelaksaan proyek), dikhawatirkan sikap tegas dalam penindakan bisa tumpul. Padahal banyak pekerjaan proyek yang patut ditelusuri dan selama ini diduga bermasalah,” ujar Ketua Umum HMI KSB, Indra Dwi Herfiansyah.
Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis yang dinilai perlu evaluasi serius, di antaranya program bantuan untuk petani di Dinas Pertanian. Bantuan tersebut sudah berulang kali dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, namun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani dinilai masih minim. Begitupun dengan proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran puluhan milyar.
“ bantuan alat pertanian, pertukangan dan termasuk pemberian hewan ternak itu hampir setiap tahun dilakukan. Tetapi dampaknya belum begitu terasa. Untuk itu perlu evaluasi sebelum itu dilanjutkan kemudian. Hal yang sama juga di pembangunan infrastruktur jalan, seharusnya kualitasnya benar-benar dijaga. Tapi faktanya masih ada pekerjaan yang meninggalkan tanda tanya besar soal mutu, untuk itu kejaksaan harus melakukan pengecekan serius karena berpotensi terdapat praktek KKN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indra menegaskan, transparansi dan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek strategis daerah sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun program yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia pun menuntut pengawasan yang independen dan penegakan hukum yang konsisten demi memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Admin01. Radio Arki)
