Sumbawa. Radio arki — Dugaan peredaran beras oplosan di berbagai wilayah Indonesia memicu kewaspadaan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syaihuddin, S.P., mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan peredaran beras oplosan di wilayahnya.
Namun, ia tak menampik bahwa salah satu merek beras yang sempat dinyatakan bermasalah oleh pemerintah pusat pernah beredar di salah satu jaringan ritel modern di Sumbawa.
“Salah satu merek dari daftar beras oplosan memang sempat beredar di sini. Tapi setelah ada informasi resmi dari pusat, beras tersebut langsung menghilang dari pasaran lokal,” ujar Syaihuddin pada Senin (29/7).
Ia menegaskan, meski belum ada temuan beras oplosan aktif di pasaran, Dinas Ketahanan Pangan tetap mengambil langkah antisipatif. Koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti TNI-Polri dan Perum Bulog terus ditingkatkan.
“Dalam waktu dekat, kami akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan di sejumlah titik penjualan, agar benar-benar memastikan beras oplosan tidak beredar di Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.
Syaihuddin juga menyampaikan pentingnya payung hukum daerah untuk memperkuat pengawasan pangan. Ia mendorong agar Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang keamanan pangan sebagai instrumen pengawasan yang lebih kuat. Langkah cepat dan tegas Pemkab Sumbawa ini menjadi bagian dari upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pangan di tengah kekhawatiran nasional terhadap beras oplosan.
“Keamanan pangan bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut hak dasar masyarakat atas konsumsi yang aman, sehat, dan berkualitas,” tegasnya. (Yd. Radio arki )
