Sumbawa. Radio arki — Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan merealisasikan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai upaya pemutusan mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan program dengan menyeleksi calon kepala sekolah dan membentuk tim penyusun kurikulum. Tim tersebut akan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kurikulum Dikbud Sumbawa.
“Tugas kami adalah menyeleksi kepala sekolah yang berkompeten dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dari latar belakang ekonomi ekstrem. Sementara proses perekrutan siswa menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, karena datanya mengacu pada DTSEN Kemensos,” ujar Irawan Subekti, 31 Juli 2025 siang tadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Abu Bakar, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa, saat ini proses rekrutmen siswa sedang berlangsung dan ditujukan untuk anak-anak dalam kategori DTSEN 1 dan 2. Untuk memastikan ketepatan sasaran, proses validasi dilakukan melalui kunjungan rumah (home visit) oleh tim Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap desa.
“Untuk tahap awal, proses belajar akan dilakukan di SMPN 4 Sumbawa selama sembilan bulan sambil menunggu pembangunan gedung sekolah permanen rampung,” ungkapnya
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun 2026, berlokasi di atas lahan seluas 7 hektare milik Pemerintah Daerah. Gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, dan menampung hingga 75 rombongan belajar dengan tiga kelas untuk tahap pertama.
Total anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini mencapai Rp22 miliar. Dana tersebut mencakup pembangunan fisik sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta fasilitas pendukung lainnya.
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan diluncurkan secara nasional pada September 2025. Selain menjamin pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, program ini juga menyiapkan jalur pendidikan lanjutan, termasuk akses masuk ke perguruan tinggi kedinasan bagi lulusan yang berprestasi.
“Ini adalah investasi jangka panjang negara untuk membebaskan generasi muda dari belenggu kemiskinan struktural,” tegas Abu Bakar. (Yd. Radio arki)
