Keterangan poto : Yuli S. Komalasari, Founder Komunitas Bale Para (sumber. istimewa)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Lonjakan kasus kekerasan dan prostitusi di kalangan remaja di Kabupaten Sumbawa Barat memicu keprihatinan mendalam dari aktivis perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya adalah Komunitas Bale Para yang secara tajam menilai bahwa pemerintah daerah belum memberikan ruang yang cukup bagi anak dan remaja dalam pembangunan, padahal kelompok ini sangat rentan terhadap masalah sosial yang kompleks.
“Anak dan remaja hari ini tidak hanya menjadi korban, tapi juga mulai terseret sebagai pelaku dalam praktik yang meresahkan, seperti prostitusi. Ini menunjukkan bahwa ruang aman dan peran pembinaan bagi remaja masih sangat minim,” ungkap Yuli S. Komalasari, Founder Komunitas Bale Para, Kamis 7 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya melihat anak dan remaja bukan sekadar objek perlindungan, melainkan juga subjek pembangunan yang harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Menurutnya, penyebab utama dari berbagai permasalahan sosial anak saat ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan yang membentuk mereka, terutama dari sisi keluarga dan kurangnya kontrol sosial di masyarakat.
“Fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai urusan Dinas Perlindungan Anak semata. Dinas Pendidikan juga punya peran besar mengingat sebagian waktu anak juga dihabiskan di sekolah,”tukas Yuli, yang memang kerap melakukan pendampingan dalam program perlindungan anak.
“Begitu juga Pemerintah desa, sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ruang aman dan program pembinaan yang berkelanjutan untuk anak-anak di wilayahnya. KSB sedang mengejar peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA), maka perlindungan anak harus menjadi pembicaraan bersama di level top pimpinan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KSB juga telah menyampaikan bahwa persoalan sosial remaja seperti prostitusi harus menjadi perhatian lintas sektor. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan identifikasi lebih serius dan melibatkan semua pihak dalam pencegahan.
Lebih lanjut, Yuli yang juga pengurus Lembaga Perlingan Anak (LPA) Sumbawa Barat menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Sumbawa Barat. Seharusnya realitas atau fakta tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak secara sistematis dan massif.
“Kami butuh kolaborasi yang apik dan efektif,” demikian, tutup Yuli
