Keterangan poto : Kepala ULP Sumbawa Barat, Berry Hamdan
Sumbawa Barat. Radio arki — Proses lelang proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini berada di bawah sorotan tajam. Sejumlah kalangan menuding bahwa pelaksanaan tender tidak sepenuhnya bersih, bahkan diduga menjadi ajang balas jasa politik kepada tim sukses dalam Pilkada sebelumnya.
Indikasi keterlibatan unsur politik dalam penentuan pemenang proyek memunculkan kekhawatiran akan kualitas pekerjaan serta potensi pemborosan anggaran daerah. Sinyalemen keterkaitan pemenang proyek dengan tim sukses Pilkada cukup kuat. Aparat penegak hukum seharusnya tidak tinggal diam terhadap persoalan ini.
“iya bisa saja pemenang tendernya diatur, mudah kok,” ungkap salah seorang kontraktor kepada arkifm.com, belum lama ini via seluler.
Ia bahkan mengungkap bahwa praktik “permainan” dalam pelelangan elektronik bukan hal baru. Persekongkolan antara peserta dengan oknum panitia lelang bisa terjadi melalui berbagai modus, salah satunya adalah penyusunan persyaratan tender yang hanya bisa dipenuhi oleh kontraktor tertentu.
“Informasi tender bisa dibocorkan lebih awal, atau dibuat persyaratan teknis yang disesuaikan hanya untuk pihak yang sudah dikondisikan. Dari luar terlihat transparan, padahal di dalam sudah ada skenario,” ungkapnya.
“coba cek sejumlah proyek tender di LPSE, itu siapa pemenangnya. Kalau tidak mantan tim sukses (pilkada), palingan pakai bendera (perusahaan) orang padahal dilapangan mereka juga yang kerjakan,” tambahnya
Lebih lanjutnya, dugaan praktik balas jasa politik dan persekongkolan dalam tender proyek di KSB, harusnya menjadi catatan serius Aparat Penegak Hukum dan mendesak agar berani bertindak tegas. Karena pengadaan proyek daerah seharusnya menjadi ruang kompetisi yang adil, bukan ladang kepentingan segelintir pihak.
Seperti diketahui, salah satu organisasi mahasiswa, PW SEMMI NTB juga belum lama ini turut menyuarakan kritik keras melalui sejumlah media. Mereka menyebut bahwa ada keterlibatan oknum orang-orang dekat pimpinan daerah terpilih (Amar Nurmansyah, ST) dalam pengaturan pemenang proyek tertentu. Bahkan pimpinan organisasi tersebut menyebut adanya transaksi antara oknum staf pemerintah berinisial MU yang merupakan orang dekat Bupati melalui bawahan yang berinisial DAS di Kinta Coffee, Mataram dengan kontraktor CV TD karena telah memenangkan pemenang tender yang justru merupakan pemenang tender kedua dalam daftar Penawaran Lelang.
Pimpinan organisasi ini bahkan mengungkapkan bahwa transaksi itu dilakukan lewat rekening pribadi oknum tersebut dengan nilai Rp 50 juta yang dalam pengakuannya untuk keperluan ke Jakarta.
Sementara itu, menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) LPSE KSB, Berry Hamdan membantah keras adanya praktik manipulasi dalam proses lelang. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan tender selalu dilakukan secara online, transparan, dan akuntabel. Jadi tidak mungkin adanya permainan dalam tender yang ada.
“Kalau memang ada dugaan tidak adil, peserta lelang bisa mengajukan sanggahan resmi. Dan sejauh ini hanya beberapa yang melakukan sanggahan, itupun sudah kami klarifikasi sesuai aturan,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa sistem LPSE dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antara panitia dan peserta, sehingga potensi kolusi bisa ditekan. Pihaknya bahkan sangat terbuka terhadap audit dan pemeriksaan bila ditemukan bukti pelanggaran. (admin01. Radio Arki)
