Sumbawa. Radio Arki – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing bersama sejumlah OPD terkait serta PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Sumbawa Juta Raya (SJR) di ruang rapat pimpinan DPRD, Selasa (9/9/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.I.P., didampingi jajaran pimpinan dan anggota komisi.
Dalam forum tersebut, Komisi II menekankan pentingnya percepatan komitmen kedua perusahaan tambang terhadap daerah. Salah satu poin utama adalah kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. MoU dengan pemerintah daerah juga diminta segera dilakukan guna memastikan penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk pada posisi strategis di fase eksplorasi maupun produksi.
Komisi II juga menegaskan bahwa persetujuan masyarakat harus menjadi syarat mutlak sebelum perusahaan memulai konstruksi dan eksploitasi Blok Elang. Sosialisasi dan dialog dengan warga lingkar tambang harus berlangsung secara transparan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain itu, DPRD mendorong PT Amman Mineral membangun konsentrator di Sumbawa saat memasuki tahap produksi, sementara PT SJR diminta menuntaskan pembangunan jalan darat dari Kecamatan Ropang menuju lokasi tambang. Infrastruktur tersebut dinilai vital demi keselamatan transportasi sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
Program tanggung jawab sosial (CSR) juga menjadi sorotan. Komisi II meminta agar dana CSR lebih difokuskan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Dukungan di bidang kesehatan juga diharapkan melalui peningkatan fasilitas RSUD Sumbawa serta penyediaan rumah singgah di Mataram bagi pasien yang menjalani pengobatan lanjut.
Tak hanya itu, percepatan masa konstruksi Blok Elang Dodo dan Rinti dinilai penting agar segera memberi dampak nyata terhadap pendapatan asli daerah dan pembangunan. Komisi II juga berharap AMNT dan SJR mendukung peningkatan kualitas SDM lokal dengan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa.
“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah, agar tata kelola pertambangan di Sumbawa berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma. (Yd. Radio Arki)
