Sumbawa Barat. Radio Arki — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedang menghadapi tekanan fiskal yang signifikan setelah pemerintah pusat menetapkan pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan mencapai Rp400 hingga Rp500 miliar.
Kondisi ini memaksa DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan intensif untuk memastikan pembangunan daerah tidak terganggu.
Anggota Banggar DPRD KSB, Santri Yusmulyadi, ST, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai dampak pemotongan TKDD telah dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa rapat koordinasi. Rapat terbaru digelar bersamaan dengan pendalaman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Dalam rapat tersebut, TAPD menyampaikan sikap optimistis terhadap kondisi keuangan daerah pada 2026, terutama terkait potensi kenaikan pendapatan.
“TAPD sangat optimis akan ada salah satu sumber pendapatan yang mampu melampaui target tahun 2025 ini untuk menutupi pemotongan TKDD,” kata Santri, Rabu, 15 Oktober 2025.
Optimisme tersebut menjadi salah satu landasan Banggar untuk melanjutkan pembahasan strategi penyesuaian anggaran tanpa memangkas kebutuhan dasar masyarakat.
Santri menjelaskan bahwa saat ini Perda APBD 2026 sedang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah evaluasi rampung, Banggar dan TAPD akan melaksanakan proses sinkronisasi sebagai penentu langkah fiskal berikutnya.
“Dalam kesempatan sinkronisasi nanti, kami juga akan mempertanyakan apakah pemotongan TKDD ini berpengaruh terhadap program-program pemerintah yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Sinkronisasi anggaran menjadi tahap krusial karena akan menentukan program mana yang dapat tetap dijalankan penuh, disesuaikan, atau diprioritaskan ulang.
Meski pemotongan dana pusat cukup besar, Banggar dan TAPD masih yakin program pembangunan dapat tetap berjalan. Keyakinan itu muncul dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai berpotensi melampaui target.
Santri menegaskan bahwa jika PAD benar-benar naik sesuai harapan, maka program prioritas yang telah disusun bersama dapat terealisasi secara penuh pada 2026.
“Kita semua berharap prediksi itu benar, agar program yang telah kita rancang bersama tidak terganggu dan bisa berjalan sebagaimana harapan masyarakat,” tegasnya.
Namun, Santri juga mengingatkan bahwa optimisme itu harus dibarengi dengan skenario cadangan. Jika proyeksi pendapatan tidak tercapai, Fraksi PDIP bersama Banggar siap mengusulkan langkah efisiensi kepada pemerintah daerah.
Salah satu opsi yang kemungkinan besar diambil adalah evaluasi dan pemangkasan belanja pegawai, sebuah langkah yang diakui tidak populer, tetapi dinilai perlu demi menjaga keberlangsungan program pelayanan publik.
“Jika diperlukan, kami akan mendorong pemangkasan belanja pegawai agar program untuk masyarakat tidak dikorbankan,” tandasnya.
Banggar dan TAPD dijadwalkan kembali bertemu setelah hasil evaluasi APBD 2026 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Hasil sinkronisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga stabilitas pembangunan tetap terjaga meski daerah tengah menghadapi tekanan akibat pemotongan dana transfer pusat. (Admin02.RadioArki)
