Penulis: Teddy Agusdiansyah (Fungsionaris HMI Badko Nusra)
Ditengah keseriusan Presiden RI Bapak Probowo Subianto tentang Hilirisasi di Indonesia ada Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang terletak di Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat sejak awal diproyeksikan sebagai pilar hilirisasi mineral Indonesia. Smelter ini diharapkan menjadi simbol perubahan arah kebijakan dari ekspor bahan mentah menuju penguatan nilai tambah didalam negeri. Namun, rekomendasi ekspor konsentrat tembaga yang kembali diberikan hingga April 2026 menempatkan proyek strategis ini pada ujian serius antara konsistensi kebijakan dan kompromi jangka pendek.
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk, memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin ekspor sebesar 480.000 metrik ton kering (dmt) ini berlaku selama enam bulan, mulai 31 Oktober 2025 hingga April 2026 dengan alasan gangguan operasional smelter akibat kerusakan teknis. Secara regulatif, kebijakan ini memiliki dasar. Namun secara substantif, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana hilirisasi benar-benar ditegakkan ketika berhadapan dengan kepentingan industri besar?
Pertanyaan ini semakin relevan jika dikaitkan dengan proyeksi produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ke depan. Sejumlah laporan pasar menyebut fase 8 Batu Hijau akan mendorong lonjakan produksi signifikan pada 2026, dengan utilisasi smelter diperkirakan mencapai sekitar 80 persen dan mendekati penuh pada 2027. Artinya, secara kapasitas dan bisnis, perusahaan tengah memasuki fase pertumbuhan yang kuat. Dalam konteks ini, 2026 semestinya menjadi tahun final untuk mengakhiri ekspor konsentrat, bukan sekadar masa transisi yang berlarut-larut.
Bagi Kabupaten Sumbawa Barat, isu ini memiliki dampak langsung. Dari data APBD menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 berada di kisaran Rp160 miliar dan terealisasi melampaui target. Meski menunjukkan tren positif, struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan total APBD mendekati Rp1,9 triliun. Dengan ukuran operasi tambang dan smelter yang tinggi, harapan publik wajar jika kontribusi industri terhadap kemandirian fiskal daerah diharapkan lebih signifikan dan berkelanjutan.
Dari sisi tenaga kerja, smelter harus menjadi perintis pembuatan pekerjaan ber keterampilan tinggi untuk masyarakat lokal. Tantangannya bukan seberapa banyak, melainkan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, termasuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sumbawa Barat dan NTB. Jika tidak diprioritaskan, hilirisasi ini akan menjadi proyek industri yang sosial benefits berbagai sisi dibatasi.
Dari sisi lingkungan juga tidak dapat diabaikan oleh pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral membawa potensi dampak ekologis. Serta keterlibatan publik menjadi prasyarat penting agar keadilan ekologis tidak dikorbankan demi target produksi.
Hilirisasi bukan sekadar membuat smelter, tetapi memastikan bahwa nilai tambah ekonomi, sosial, dan fiskal benar-benar tinggal di dalam negeri dan dirasakan daerah penghasil. Karena itu, optimalisasi smelter pada 2026 harus menjadi komitmen Bersama negara, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk menghentikan ekspor konsentrat secara permanen.
Jika ekspor tetap berlangsung ketika smelter telah beroperasi optimal, maka hilirisasi berisiko kehilangan makna strategisnya. Tahun 2026 adalah momen pembuktian apakah smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa Barat benar-benar menjadi instrumen kemajuan yang adil, atau sekadar kompromi kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak.
