TALIWANG – Kesempatan kerja di luar negeri masih menjadi pilihan yang menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2026, sebanyak 93 warga KSB tercatat berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan mayoritas memilih Taiwan dan Hong Kong sebagai negara tujuan.
Di tengah tingginya angka penempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran, mulai dari bantuan pemulangan hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang telah kembali ke daerah.
Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, S.Pi., mengatakan kawasan Asia masih menjadi tujuan utama pekerja migran asal KSB. Menurutnya, peluang kerja yang terbuka lebar di negara-negara tersebut membuat minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi.
“Untuk negara tujuan, yang paling mendominasi masih wilayah Asia, terutama Taiwan dan Hong Kong,” ujar Slamet saat diwawancarai pada Kamis, 23 Juli 2026 kemarin.
Berdasarkan data Disnakertrans, Taiwan menjadi negara tujuan terbanyak dengan jumlah penempatan mencapai 41 orang. Sementara Hong Kong berada di posisi kedua dengan 35 pekerja migran. Adapun sisanya tersebar di Singapura dan Brunei Darussalam. Mayoritas pekerja migran perempuan asal KSB bekerja pada sektor domestik sebagai asisten rumah tangga, yang hingga kini masih menjadi salah satu sektor dengan permintaan tenaga kerja paling tinggi di negara tujuan.
Selain memastikan proses penempatan berjalan sesuai prosedur, Disnakertrans juga terus memberikan perhatian terhadap perlindungan warga yang bekerja di luar negeri, termasuk mereka yang berangkat secara nonprosedural.
Menurut Slamet, pemerintah daerah tetap melakukan intervensi ketika pekerja migran asal KSB menghadapi persoalan di negara penempatan. Salah satu bentuk perlindungan yang disiapkan adalah pos anggaran khusus untuk membantu pemulangan pekerja migran yang terkendala biaya.
“Sekiranya dia tidak mampu membeli tiket, pemerintah daerah sudah menyiapkan pos anggaran pemulangan,” jelas Slamet menambahkan.
Tidak hanya membantu proses pemulangan, pemerintah daerah juga berupaya memastikan para pekerja migran yang kembali ke daerah memiliki sumber penghidupan yang lebih baik. Melalui program pemberdayaan ekonomi, Disnakertrans menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada sepuluh orang mantan pekerja migran yang sebelumnya mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para purna pekerja migran untuk membangun usaha secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada pekerjaan di luar negeri.
“Fokus utama kami memprioritaskan pekerja yang bermasalah agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,”pungkas. (Al. Radio Arki)
