Sumbawa Barat. Radio Arki – Desakan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan bendungan atau embung di sungai utama Desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene, kembali menguat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB), Santri Yusmulyadi, menegaskan bahwa proyek pengendali banjir tersebut tidak boleh lagi sekadar menjadi janji politik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata.
Desakan ini muncul menyusul banjir yang melanda Desa Mataiyang dan menyebabkan kerusakan fasilitas publik, mulai dari sekolah hingga kantor desa. Banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai dinilai sebagai bukti bahwa sistem pengendali debit air yang ada saat ini tidak lagi memadai.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, rencana pembangunan bendungan di wilayah tersebut bukanlah program baru. Proyek itu pernah menjadi bagian dari komitmen politik saat kampanye kepala daerah, sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang sejak lama menginginkan penguatan sistem pengendalian banjir.
Menurutnya, embung yang ada saat ini membutuhkan peningkatan kapasitas dan perbaikan menyeluruh. Kerusakan pada bendungan atau embung pengendali debit air menjadi faktor utama meluapnya sungai ketika curah hujan tinggi.
Bahkan, peristiwa jebolnya Tiu Jlenga di Desa Mataiyang menjadi catatan kelam yang masih membekas di ingatan masyarakat. Saat itu, banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak fasilitas publik vital.
“Dalam sejarah Desa Mataiyang, banjir kali ini menjadi salah satu yang paling berdampak karena merusak fasilitas publik. Hal ini terjadi karena tidak mampunya sistem pengendali banjir yang ada. Sehingga peningkatan atau pembangunan bendungan atau embung sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan,” tegas Santri, Rabu, 25 Februari 2026.
Kerusakan sekolah dan kantor desa berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Situasi tersebut, menurut Santri, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah diminta segera bertindak cepat agar kerusakan serupa tidak terus berulang setiap musim hujan tiba.
Tak hanya berdampak pada infrastruktur publik, ketiadaan bendungan juga menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. Puluhan hektare lahan persawahan di Desa Mataiyang sangat bergantung pada ketersediaan dan pengaturan air dari sungai utama desa.
Tanpa sistem pengendali air yang memadai, petani menghadapi dua risiko sekaligus: banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi ini berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat setempat.
Santri menilai, pembangunan bendungan atau embung merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda. Selain sebagai pengendali banjir, infrastruktur tersebut juga akan menjadi sumber irigasi yang stabil bagi lahan pertanian warga.
Masyarakat Desa Mataiyang, kata dia, berharap aspirasi yang telah lama mereka sampaikan benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik yang nyata. Mereka tidak ingin peristiwa banjir yang merusak fasilitas publik dan mengancam mata pencaharian petani kembali terulang di masa mendatang. (Admin02.RadioArki)
