Sumbawa Barat. Radio Arki – Persoalan banjir tahunan yang terus melanda Desa Benete, Kecamatan Maluk, kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB), Santri Yusmulyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menghadirkan solusi nyata dan terukur, bukan sekadar penanganan darurat saat bencana terjadi.
Desa Benete yang berada di wilayah Kecamatan Maluk diketahui hampir setiap tahun menjadi langganan banjir, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.
Air yang meluap dari areal persawahan di sekitar permukiman warga kerap merendam rumah-rumah penduduk. Kondisi tersebut diperparah oleh sistem drainase yang dinilai belum optimal.
Menurut Santri, banjir di Desa Benete bukanlah persoalan insidental, melainkan masalah tahunan yang seharusnya sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait.
Ia menilai, tanpa langkah strategis yang komprehensif, masyarakat akan terus menjadi korban dari siklus banjir yang berulang.
“Ini bukan sekadar bencana musiman, tetapi persoalan yang sudah berlangsung lama. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya penanganan sementara saat banjir terjadi,” tegasnya, Kamis, 26 Februari 2026.
Banjir yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mengancam keselamatan, merusak infrastruktur, serta berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Kerugian material yang dialami warga setiap tahun dinilai tidak kecil, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup pada usaha kecil dan sektor pertanian.
Santri menjelaskan, penanganan banjir di Desa Benete tidak cukup dilakukan secara parsial. Diperlukan kajian menyeluruh terhadap sistem drainase, kondisi sungai, hingga tata kelola lingkungan di kawasan tersebut.
Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain, normalisasi sungai dan saluran air, perbaikan dan pelebaran drainase, penataan kawasan rawan banjir, hingga penguatan sistem mitigasi berbasis lingkungan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dinas teknis, serta instansi terkait agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
Lebih jauh, Santri mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus masuk dalam perencanaan jangka panjang daerah. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada respons cepat saat banjir datang, tetapi juga menyiapkan program mitigasi berkelanjutan.
Baginya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama saat mereka menghadapi situasi sulit yang berulang setiap tahun.
“Masyarakat ingin merasakan bahwa pemerintah benar-benar hadir. Jangan sampai setiap tahun warga harus menghadapi situasi yang sama tanpa ada perubahan berarti,” ujarnya.
Di sisi lain, Santri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi risiko banjir. Kesadaran menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung program penataan wilayah dinilai menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Ia menegaskan, pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan banjir yang serius dan terencana merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD KSB, Santri memastikan akan terus mengawal persoalan banjir tahunan di Desa Benete agar pemerintah segera mengambil tindakan konkret.
Menurutnya, menyelesaikan persoalan banjir bukan semata soal membangun saluran air atau infrastruktur fisik, melainkan tentang memastikan warga dapat hidup dengan rasa aman, nyaman, dan terbebas dari kekhawatiran setiap musim hujan tiba. (Admin02.RadioArki)
