Sumbawa Barat. Radio Arki – Fraksi Hijau PPP-PKB DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan adanya potensi risiko fiskal dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi menilai tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan besarnya porsi pembiayaan daerah perlu menjadi perhatian serius agar tidak memengaruhi keberlanjutan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Hijau PPP-PKB, Fauzan Ahmad, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD KSB ke-21 yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu, 8 Juli 2026.
Dalam analisisnya, Fraksi Hijau PPP-PKB mencermati struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Fraksi menilai dominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 68,03 persen dari total pendapatan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi.
Menurut fraksi, kondisi tersebut merupakan tantangan bagi upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Apabila di kemudian hari pemerintah pusat melakukan penyesuaian kebijakan transfer, termasuk pengurangan anggaran akibat kondisi fiskal nasional, maka kemampuan keuangan daerah dinilai berpotensi ikut terdampak.
Meski demikian, Fraksi Hijau PPP-PKB memberikan apresiasi terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan berkontribusi sebesar 23,45 persen terhadap total pendapatan daerah. Angka tersebut dinilai cukup baik dibandingkan rata-rata banyak kabupaten di luar Pulau Jawa yang masih memiliki kontribusi PAD di bawah 15 persen.
Fraksi menilai capaian tersebut menunjukkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki fondasi ekonomi lokal yang cukup kuat. Namun, potensi peningkatan PAD dinilai masih terbuka melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki daerah.
Selain itu, Fraksi Hijau PPP-PKB juga mengingatkan adanya potensi volatilitas pendapatan daerah apabila sebagian besar PAD masih bergantung pada sektor yang dipengaruhi fluktuasi harga pasar, termasuk sektor pertambangan. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah seperti pembayaran gaji aparatur dan pelayanan dasar bersifat tetap sehingga membutuhkan sumber pendapatan yang lebih stabil.
Sorotan lain disampaikan fraksi terhadap struktur pembiayaan daerah. Berdasarkan hasil analisisnya, total sumber dana dalam Raperda Perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp2,299 triliun dan dinilai telah seimbang dengan total penggunaan anggaran. Namun, fraksi menilai besarnya penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,144 triliun atau hampir 50 persen dari total belanja daerah perlu mendapat perhatian khusus.
Fraksi mengingatkan bahwa apabila penerimaan pembiayaan tersebut sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), maka penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati karena bersifat terbatas. Sebaliknya, apabila bersumber dari pinjaman, pemerintah daerah diminta memperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan fiskal pada tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Fraksi Hijau PPP-PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah diminta mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas PAD. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS, e-Retribusi Pasar, maupun sistem elektronik lainnya guna meminimalkan kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi juga mendorong pemerintah melakukan inventarisasi ulang aset daerah agar aset yang belum produktif dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan baru. Selain itu, pemerintah diminta melakukan diversifikasi sumber PAD sehingga tidak bergantung pada satu sektor tertentu, dengan mengembangkan potensi pariwisata, perikanan, maupun UMKM.
Pada sisi belanja, Fraksi Hijau PPP-PKB meminta pemerintah menerapkan prinsip quality of spending dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan akses pemasaran produk lokal.
Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal juga dinilai penting untuk meningkatkan kesempatan kerja sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.
Fraksi juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperluas kerja sama antar daerah di bidang logistik, perdagangan, dan pengembangan paket wisata terpadu dengan daerah lain di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah didorong menerapkan kebijakan open budget dengan membuka akses informasi realisasi anggaran kepada masyarakat. Menurut fraksi, transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Sebagai langkah jangka pendek, Fraksi Hijau PPP-PKB mendesak Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah melakukan audit terhadap sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,144 triliun. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara rinci apakah pembiayaan tersebut berasal dari SILPA atau sumber lainnya sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi fiskal daerah.
Fraksi juga mengusulkan penerapan pendekatan Zero Based Budgeting dengan mengevaluasi seluruh pos anggaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Untuk jangka panjang, Fraksi Hijau PPP-PKB mendorong pemerintah menyusun strategi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan daerah secara bertahap dalam tiga hingga lima tahun ke depan, sekaligus menjaga agar belanja operasional tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah sehingga APBD dapat dikelola secara lebih sehat dan berkelanjutan. (Admin02.RadioArki)
