Sumbawa Barat. Radio Arki — Ramainya pembahasan publik terkait pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB yang viral di media sosial ikut membuka kembali perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi di Pulau Sumbawa, khususnya di jalur selatan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Budi Haryo, SP, menyampaikan kondisi kerusakan jalan provinsi yang sudah lama dikeluhkan warganya. Ia menegaskan bahwa kerusakan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Menurut Budi Haryo, masyarakat setiap hari berhadapan dengan jalan rusak, retak, berlubang, longsor di beberapa titik, serta genangan air yang muncul setiap musim hujan. “Ini kerusakan menahun. Jalan rusak, retak, ambles, air menggenang, dan hingga sekarang belum ada perbaikan,” ujarnya.
Salah satu titik kerusakan terparah berada di jalan lintas Tatar–Talonang, tepatnya di kawasan Air Keruh 2, dengan panjang kerusakan mencapai sekitar 50 meter. Kondisi permukaan jalan yang tidak stabil membuat kendaraan rawan tergelincir, terutama saat hujan.
“Kerusakan ini sudah lama kami rasakan. Masyarakat melewati ini setiap hari, dan ironisnya jalan ini juga dilalui perusahaan maupun karyawan tambang,” kata Budi Haryo.
Ia menambahkan bahwa ruas ini bukan sekadar akses warga, tetapi juga jalur yang digunakan perusahaan PT Amman untuk mobilitas logistik melalui jalur selatan. Hal ini menjadikan jalan tersebut salah satu urat nadi perekonomian yang mestinya mendapatkan prioritas.
“Selain dipakai masyarakat, akses ini juga dipakai perusahaan. Artinya aktivitas ekonomi besar juga bergantung pada kondisi jalan ini,” jelasnya.
Sebagai penghubung penting antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, ruas ini memegang peran strategis bagi mobilitas warga, pekerja, pelajar, hingga distribusi hasil pertanian. Karena itu, Budi Haryo berharap perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Kami hanya berharap ada penanganan yang layak. Ini jalur utama, jalur kehidupan masyarakat selatan,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang terlihat untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Masyarakat berharap, meningkatnya perhatian publik belakangan ini menjadi momentum agar pemerintah memberikan prioritas pada perbaikan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan.
Meski demikian, pernyataan viral Kepala Dinas PUPR NTB yang sebelumnya sempat menyinggung soal ruas jalan yang “tidak viral dan tidak ada yang lewat”, turut memicu respons masyarakat di berbagai daerah.
Budi Haryo berharap momentum ini justru menjadi jalan bagi pemerintah untuk melihat langsung fakta lapangan, bahwa kerusakan di jalur selatan tidak hanya dialami masyarakat, tetapi juga berdampak pada mobilitas dan distribusi ekonomi wilayah.
“Semoga dengan perhatian yang muncul belakangan ini, pemerintah provinsi bisa melihat kebutuhan di lapangan secara lebih utuh dan memberikan penanganan yang sesuai,” pungkasnya. (Admin02.RadioArki)
