Sumbawa Barat. Radio Arki — Upaya memperkuat kualitas penyusunan regulasi daerah mendorong jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan studi komparasi ke DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Kunjungan yang berlangsung Rabu, 3 Desember 2025 pukul 10.00 WITA itu, secara khusus membahas tugas dan fungsi Bagian Persidangan dalam penelaahan, pengkajian, hingga penyajian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Rombongan KLU yang dipimpin Sekretaris DPRD KLU, R. Eka Asmarahadi, SH, diterima langsung oleh Sekretaris DPRD KSB, Hasanuddin, SH., MH.
Pertemuan berlangsung di ruang Sekretariat DPRD KSB dan diisi dengan diskusi mendalam mengenai proses legislasi yang tengah berjalan di KSB.
Sekwan Hasanuddin mengungkap sejumlah agenda penting di DPRD KSB, termasuk pembahasan dua Raperda inisiatif DPRD serta satu Raperda usulan pemerintah daerah.
Dua Raperda yang menjadi fokus pembahasan ialah Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Perubahan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hasanuddin menegaskan bahwa kedua regulasi tersebut memiliki urgensi tinggi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
“Gabungan Komisi saat ini tengah memfokuskan sinkronisasi Raperda Penanggulangan Penyakit Menular, terutama pada kejelasan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi langkah awal untuk mempercepat proses pembahasan. Targetnya, kedua Raperda tersebut dapat difinalisasi dan dibawa ke rapat paripurna pada 15 Desember 2025.
Dari pihak KLU, Agus Sastrawan menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme teknis yang diterapkan DPRD KSB dalam proses pengusulan dan pembahasan Raperda.
“Kami memilih KSB karena pengalaman mereka cukup lengkap dan bisa menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi di Lombok Utara,” ujarnya.
Selama tiga hari mulai 4 Desember 2025, rombongan KLU dijadwalkan memusatkan kegiatan di kompleks Gedung DPRD Sumbawa Barat.
Mereka akan menggali materi terkait penyusunan naskah akademik, harmonisasi aturan, skema pembahasan antara eksekutif dan legislatif, hingga proses finalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Agus berharap, hasil studi komparasi ini dapat memberi manfaat nyata untuk peningkatan kualitas Raperda yang tengah dipersiapkan DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Pihaknya menilai penting bagi daerah untuk memastikan setiap regulasi yang disusun benar-benar matang, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap Raperda yang kami buat benar-benar matang, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah,” tegas Agus.
Kunjungan studi komparasi ini menjadi langkah strategis bagi kedua daerah untuk saling berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat kualitas proses legislasi di tingkat kabupaten. (Admin02.RadioArki)
