Sumbawa Barat. Radio Arki – Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. Amman), diharapkan tidak hanya berjalan sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dibarengi dengan komunikasi yang intensif dan pelibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB).
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD KSB, Badaruddin Duri, menyusul tingginya pertanyaan dan ekspektasi masyarakat terhadap program tersebut.
Menurut Badaruddin, DPRD KSB kerap menjadi rujukan masyarakat untuk meminta penjelasan terkait mekanisme, kriteria penerima manfaat, hingga pemerataan program PPM. Namun, keterbatasan informasi yang diterima dari pihak perusahaan membuat dewan belum dapat memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif.
“Kami di DPRD sering kali menjadi tempat masyarakat bertanya. Banyak yang ingin mengetahui bagaimana proses pengajuan, siapa saja yang berhak menerima, serta bagaimana skema penyalurannya. Tetapi karena komunikasi yang belum maksimal, kami belum bisa menjelaskan secara detail,” ujarnya, Selasa, 17 Februari 2026.
Sebagai perusahaan tambang besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, PT Amman memiliki tanggung jawab sosial melalui berbagai program pemberdayaan yang menyasar masyarakat sekitar tambang.
Program PPM sendiri mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Besarnya harapan masyarakat terhadap program tersebut dinilai wajar, mengingat keberadaan perusahaan sangat berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi daerah.
Namun, tanpa komunikasi yang terbuka dan terstruktur, potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat dapat terjadi.
“Banyak masyarakat yang berharap bisa mendapatkan program PPM. Ini hal yang wajar. Tetapi kami perlu informasi yang jelas agar tidak terjadi simpang siur informasi saat kami turun menyerap aspirasi,” tegas Badaruddin.
Politisi Partai NasDem itu juga menegaskan, dorongan agar DPRD KSB dilibatkan bukan berarti mencampuri kebijakan internal perusahaan. Sebaliknya, pelibatan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi dan memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara perusahaan dan DPRD akan membantu menciptakan pemahaman yang sama terkait arah kebijakan, skema pelaksanaan, serta capaian program PPM. Dengan demikian, ketika anggota dewan turun ke lapangan dalam kegiatan reses, mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Ia juga menilai, koordinasi yang kuat dapat meminimalisir potensi konflik sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah.
Untuk memperkuat komunikasi tersebut, Badaruddin mendorong agar PT Amman dapat menginisiasi forum koordinasi atau pertemuan rutin bersama DPRD KSB. Dalam forum tersebut, perusahaan dapat memaparkan rencana, mekanisme, serta realisasi program PPM secara terbuka.
“Jika komunikasi terbangun dengan baik dan DPRD dilibatkan, kami bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat. Ini penting agar harapan masyarakat dapat dikelola dengan baik dan program benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Ke depan, Badaruddin berharap hubungan antara DPRD KSB dan PT Amman semakin solid dan transparan. Baginya, keberhasilan PPM bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan, pemerintah daerah, dan warga Kabupaten Sumbawa Barat. (Admin02.RadioArki)
