Mataram. Radio Arki – 28 Kepala Desa dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Legalitas dan Perizinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diselenggarakan di Hotel Lombok Garden, Mataram, mulai tanggal 10 hingga 13 Juli 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya konkret untuk mendorong penguatan kelembagaan BUMDes sebagai garda depan pembangunan ekonomi desa. Ia juga secara resmi membuka kegiatan yang digagas oleh Lembaga Penggerak Desa Indonesia Jakarta tersebut.
“Kami hadir mendampingi langsung para Kepala Desa agar benar-benar memahami proses dan mendapatkan legalitas dan perizinan BUMDes secara langsung. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kapasitas para Kades dalam penanganan BUMDes sebagai lembaga Bisnis di desa.
Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh BUMDes di KSB memiliki dokumen legalitas yang sah dan semua stake holder terkait di Desa mampu menjalankan operasionalnya secara profesional dan melahirkan daya kewirausahaan yang berkelanjutan serta menjadi jalan kesejahteraan masyarakat,” ungkap H. Abdul Hamid.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kehadiran beberapa narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI dalam Bimtek ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan transformasi BUMDes menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat desa.
“BUMDes yang memiliki legalitas dan tata kelola yang baik akan lebih mudah mengakses pembiayaan, menjalin kerja sama, serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Ini sangat penting untuk menjadikan desa mandiri dan produktif,” tambahnya.
Selama Bimtek berlangsung, para peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang proses perizinan BUMDes secara teknis, tetapi juga dibekali dengan strategi pengembangan unit usaha, manajemen keuangan, hingga model bisnis yang relevan dengan potensi desa masing-masing.
Dengan adanya pendampingan langsung dari Dinas PMD dan bimbingan dari pihak kementerian, diharapkan 28 Kepala Desa yang hadir dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong eksistensi BUMDes di wilayahnya masing-masing, sekaligus menginspirasi desa-desa lain di KSB untuk terus berinovasi dalam mengelola potensi lokal.
“Bumdes bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi juga media untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif,” pungkas H. Abdul Hamid. (Admin02.RadioArki)
