Sumbawa Barat. Radio Arki – Hak tunjangan Tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru PNS dan PPPK non-sertifikasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diketahui tak kunjung dicairkan sejak Januari 2024 hingga Agustus 2025. Selama 20 bulan lamanya, hak yang semestinya menjadi bagian dari kesejahteraan guru itu terabaikan.
Nilai tamsil yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp250 ribu per bulan per orang, jika dihitung, maka setidaknya sudah mencapai Rp5 juta per guru selama periode tersebut.
Tamsil merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian guru non-sertifikasi, sekaligus kompensasi agar tidak terjadi kesenjangan dengan guru bersertifikasi yang menerima tunjangan profesi.
Berdasarkan ketentuan teknis, pembayaran tamsil mestinya dilakukan bersamaan dengan pencairan tunjangan sertifikasi, yakni setiap tiga bulan sekali. Sayangnya, pola tersebut tidak berjalan di Sumbawa Barat. Hingga memasuki Agustus 2025, guru- guru non-sertifikasi di daerah ini belum menerima hak mereka.
Kepala SD Negeri Sermong, Sahren, SPd membenarkan kondisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa, di sekolah yang dipimpinnya ada beberapa guru penerima tamsil, namun seluruhnya guru PPPK belum pernah menerima pencairan sejak 2024, sementara guru PNS non sertfikasi informasinya sudah dicairkan awal tahun 2025 untuk Tamsil tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 belum dicairkan.
“Iya, belum. Di sekolah saya ada (guru PNS dan PPK non sertifikasi),” ujarnya, sabtu 23/8/2025 malam kepada media ini.
Sahren menambahkan, pihaknya tak pernah mendapatkan penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB terkait keterlambatan pembayaran. Hanya belakangan beredar informasi bahwa tunjangan ini baru akan disalurkan dalam sebulan ke depan.
“Itu masih sebatas kabar,” katanya.
Sementara itu, upaya media ini untuk meminta klarifikasi langsung dari otoritas Dikbud KSB tidak membuahkan hasil. Kepala dinas maupun pejabat lain (Kabid GTK) yang berwenang tidak berada di tempat saat ditemui di ruang kerjanya. Sementara sekretaris dinas yang sebenarnya ada di ruang kerjanya, tidak mau memberikan keterangan apapun.
“Maaf Pak, Sekdis gak bisa. Ke Kepala Dinas saja, tetapi pak kadis juga sepertinya lagi di luar.” ujar seorang staf receptionis, saat media ini berusaha mengkonfirmazi otoritas terkait. (Admin01. RadioArki)
