Keterangan : suasana aksi di pertigaan Kemutar Telu Poto Tano, Akses menuju Dermaga
Sumbawa Barat, Radio Arki – Akses menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sempat lumpuh akibat aksi blokade yang dilakukan massa Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Selasa (2/6/2026). Aksi yang merupakan bagian dari gerakan serentak di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa itu menjadi bentuk tekanan politik kepada pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sejak pagi hari, massa dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa berdatangan ke kawasan pelabuhan untuk menyuarakan tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Mereka membawa spanduk, bendera, serta melakukan orasi secara bergantian di sekitar akses masuk pelabuhan. Akibatnya, arus kendaraan menuju dermaga sempat tersendat dan menimbulkan antrean panjang, meski aktivitas penyeberangan tetap berlangsung.
Ketua Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir (Ogie), sebelumnya menjelaskan bahwa aksi dipusatkan di sejumlah titik strategis di Pulau Sumbawa, dengan Pelabuhan Poto Tano menjadi salah satu titik utama. Menurutnya, tuntutan massa adalah mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan memberikan kepastian terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah lama diperjuangkan masyarakat.
Senada dengan Abdussyahir, Abu Bakar Beko dalam orasinya mengatakan bahwa blokade akses menuju Pelabuhan Poto Tano merupakan bentuk tekanan politik kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan masyarakat selama puluhan tahun.
“tembus (Provinsi di) Papua tiga, tembus Kalimantan Utara. Sementara kita Pulau Sumbawa nomor urut satu (kesiapan) tetapi tidak bisa. Hai pak Tito Karnavian (Mendagri) kalian itu pasti makan hasil tanah dari Sumbawa,” ujar Beko, demikian ia akrab disapa.
Menurut Beko, demikian pemerintah pusat perlu memberikan kepastian terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang selama ini terus memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru. Ia menilai perjuangan pemekaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak seharusnya terus berada dalam ketidakjelasan.
Dalam pantauan Radio Arki, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gangguan layanan penyeberangan sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Sejumlah pengguna jasa pelabuhan memilih menyeberang lebih awal untuk menghindari kemungkinan terganggunya akses menuju pelabuhan.
Di tengah aksi tersebut, pemerintah memastikan layanan penyeberangan Kayangan-Poto Tano tetap beroperasi normal. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menegaskan bahwa tidak ada penutupan pelabuhan dan seluruh pelayanan tetap berjalan seperti biasa.
“Dari kemarin pelabuhan tetap buka, saya sudah koordinasi dengan ASDP. Tidak ada pelabuhan tutup, layanan tetap seperti biasa,” ujar Ervan.
Meski demikian, Ervan mengakui demonstrasi berdampak pada perlambatan arus kendaraan menuju pelabuhan. Karena itu, Dinas Perhubungan NTB bersama TNI, Polri, dan operator penyeberangan melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurangi kemacetan serta menjaga kelancaran distribusi logistik.
Pihak ASDP juga memastikan operasional penyeberangan tetap berlangsung. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Erlisetya Wahyudi, sebelumnya menyatakan tidak terdapat kepadatan yang mengharuskan penambahan armada kapal. Ia berharap aksi demonstrasi tidak sampai menghentikan aktivitas pelabuhan karena akan berdampak terhadap distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.
Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan orasi selama beberapa jam, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Namun mereka menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan terus dilakukan hingga pemerintah pusat memberikan kepastian terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima yang selama ini memperjuangkan lahirnya provinsi baru di Pulau Sumbawa.(Admin01/Radio Arki)
