Keterangan poto : tim BPKP RI perwakilan NTB usai melakukan pembinaan terhadap desa Manemeng
Brang Ene. Radio Arki — Dorongan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib terus dilakukan di Desa Manemeng. Hal itu menyusul kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Perwakilan NTB yang melakukan evaluasi APBDes 2021–2024, dengan fokus pada tata kelola keuangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Desa Manemeng, pasalnya menjadi salah satu dari sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat yang dikunjungi tim BPKP RI. Desa dan kelurahan lainnya meliputi Desa Kalimantong, Desa Seloto, desa Kertasari dan Kelurhan Arken di Kecamatan Taliwang, Desa Bukit Damai dan Desa Maluk di kecamatan Maluk, Desa Kemuning dan Desa Tatar di kecamatan Sekongkang, Desa Kelanir di kecamatan Seteluk, Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea.
Kunjungan itu dilakukan bersama tim selama seminggu dari tanggal 4 – 8 Agustus 2025. Kunjangan itu adalah sebagai bentuk pembinaan, bukan audit. Tujuannya untuk memberikan masukan, memperkuat administrasi, dan memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip akuntabilitas.
Kepala Desa Manemeng, Jayadi, menyampaikan apresiasi tinggi atas kesempatan tersebut. Menurutnya, pembinaan dari BPKP RI menjadi momen penting untuk memahami langsung standar pengelolaan keuangan desa yang baik. Tentu dengan adanya kunjungan itu, telah sangat membantu aparatur khususnya untuk mengetahui secara jelas bagaimana seharusnya tata kelolah keuangan dilakukan.
“di sini mereka turun kemarin (7 Agustus.red). Dengan adanya kunjungan ini, kami mendapat banyak pelajaran tentang bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan dilakukan. Ini menjadi pemicu bagi kami untuk memperbaiki administrasi dan pelaksanaan pembangunan di desa,” ujar Jayadi, Jumat (8/8) kemarin.
Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bekal strategis untuk membawa Desa Manemeng menuju pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan transparan. Jayadi berharap pembinaan seperti ini dapat menjadi agenda rutin agar pemerintah desa semakin teliti dan hati-hati dalam menjalankan pembangunan.
“Kalau pembinaan seperti ini dilakukan secara berkala, kami akan semakin siap dan terarah dalam melaksanakan program pembangunan,” tambahnya.
Kunjungan BPKP RI ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh desa dan kelurahan di KSB untuk memperkuat tata kelola keuangan, mendorong transparansi, dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor yang benar. (Iwenk/adv. Radio Arki)
