Keterangan : Kasatreskrim Polres Sumbawa, AKP Dilia Pria Firmawan
Sumbawa. Radio Arki- Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Rakyat di Desa Motong menjadi tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah hasil audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa mengungkap adanya kerugian negara sebesar Rp237 juta akibat penyimpangan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai aturan.
Kasus ini mencuat setelah masyarakat melaporkan adanya dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan dana simpan pinjam BUMDes yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Salah satu fokus penyelidikan adalah dana bantuan senilai Rp180 juta yang berasal dari dana desa selama tahun 2017 hingga 2019 serta bantuan dari kementerian terkait. Dana tersebut diduga disalahgunakan dan digunakan untuk keperluan yang melanggar ketentuan resmi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
Kasatreskrim Polres Sumbawa, AKP Dilia Pria Firmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pengurus BUMDes serta penerima manfaat yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Proses pemeriksaan pun difokuskan di kantor desa untuk memudahkan akses dan partisipasi warga dalam memberikan keterangan terkait kasus ini.
“Polres Sumbawa memiliki komitmen kuat untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dana publik. Dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa,” tegas AKP Dilia.
Penyidikan lebih lanjut akan terus dilakukan guna menelusuri aliran dana dan mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Kasus ini menjadi momentum penting bagi seluruh pengelola dana desa untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, serta menjadi peringatan keras bagi pelaku penyalahgunaan anggaran di tingkat desa.
Polres Sumbawa juga mengimbau masyarakat agar tetap aktif memberikan informasi dan laporan bila menemukan indikasi penyimpangan dana desa. Partisipasi warga sangat penting untuk memastikan dana publik benar-benar dikelola demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (Admin01. Radio Arki)
