Mataram. Radio Arki – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggelar diskusi publik bertema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Daerah di Era Digital”, Senin 3 November 2025 sore lalu. Kegiatan yang menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, dan lembaga publik ini membahas pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi pemerintahan yang baik dan cerdas (Good and Smart Government).
Ketua Bidang Infokom HMI Mataram, Tomi Hidayat, menegaskan bahwa era digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diiringi dengan kemampuan publik dalam memanfaatkan informasi.
“Teknologi sudah memudahkan akses informasi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa menggunakan data itu untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar transparan dan berbasis bukti,” ujarnya.
Menguatkan ketua bidang Infokom, ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Aldiara Elang Sakti menegaskan pentingnya sinergi antara kampus dan pemerintah daerah. Menurutnya, meritokrasi dan transparansi adalah kunci pemerintahan yang akuntabel. RPJMD harus bisa diakses publik secara terbuka, termasuk lewat media sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang P2EPD BAPPEDA NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si menegaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen menjalankan transformasi birokrasi melalui tiga fokus utama: perencanaan, keuangan, dan pengembangan SDM.
“Program NTB Satu Data adalah langkah konkret menuju pemerintahan terbuka. Kami ingin publik ikut terlibat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu, Suaeb Qury, S.HI., Ketua Komisi Informasi NTB, mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menyebut NTB telah mencapai sekitar 55 persen tingkat keterbukaan informasi, namun masih banyak tantangan di lapangan.
“Kami sudah menangani lebih dari 200 kasus permohonan informasi yang belum ditindaklanjuti instansi publik. Ini jadi catatan penting bagi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dari kalangan akademisi, Prof. Muhamad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D. dari Universitas Mataram menilai transparansi perlu dijalankan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi di birokrasi.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dan edukasi publik. Transparansi itu budaya, tidak bisa dipaksakan tiba-tiba,” paparnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang refleksi bagi generasi muda dan pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi di era digital. (Admin01. Radio Arki)
