Brang rea. Radio Arki – Pemerintah Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea, Kamis 4 September 2025 menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas program ketahanan pangan, yang menjadi program mandatory pemerintah pusat dengan alokasi sebesar 20 persen dari Dana Desa (DD). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, tenaga pendamping profesional, hingga pihak kecamatan.
Kepala Desa Tepas Sepakat, Khairuddin Ikas, menegaskan bahwa program ketahanan pangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin desa.
“Meski program ini mandatory, sebenarnya kegiatan ketahanan pangan telah menjadi prioritas kami selama ini. Kami berkomitmen menjalankan amanah ini demi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Dalam Musdesus tersebut, sektor pertanian ditetapkan sebagai fokus utama. Menurut Khairuddin, pemilihan sektor pertanian sebagai prioritas didasarkan pada potensi desa yang mayoritas warganya bergantung pada kegiatan pertanian. Dengan fokus pada pertanian, diharapkan produksi pangan desa meningkat, sehingga ketahanan pangan warga lebih terjamin.
Sementara itu, Otoritas Dinas Ketahanan Pangan Sumbawa Barat, Mizwar menekankan pentingnya penyesuaian dokumen APBDes Perubahan 2025 agar program ketahanan pangan bisa segera diimplementasikan.
“Desa harus segera berbenah dan menjalankan amanah ini. Program ketahanan pangan harus tercantum dalam APBDes supaya bisa langsung dijalankan. Tujuannya jelas, mensejahterakan warga dan membantu mengentaskan kemiskinan di desa,” kata Mizwar.
Musdesus ini juga menjadi momentum untuk menyatukan pandangan seluruh pihak terkait mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan. Selain menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas, rapat membahas strategi pendampingan, alokasi anggaran, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Adanya mandatory program ketahanan pangan 20 persen dari DD, Desa Tepas Sepakat berharap dapat memperkuat kedaulatan pangan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan desa yang lebih mandiri secara ekonomi. Program ini juga menjadi langkah strategis desa dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan. (Iwenk/adv. Radio Arki)
