Keterangan : siswa sedang membawa omprengan program MBG di salah satu daerah. (sumber: BGN)
Mataram. Radio Arki – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat (MW KAHMI NTB) mengusulkan pemerintah menerapkan Jeda Gizi Nasional (JGN) sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan tata kelola yang lebih baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Usulan itu disampaikan Koordinator Presidium MW KAHMI NTB, Ir. HK. Lalu Winengan, M.M., di Mataram, Minggu (5/7) lalu. Menurutnya, berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan MBG membutuhkan ruang evaluasi yang lebih komprehensif sebelum program dijalankan secara penuh di seluruh Indonesia.
Winengan menilai, penetapan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Salah satu akibat yang cukup besar dari ditersangkakannya sejumlah petinggi BGN sebagai hulu dari pelaksanaan program MBG, telah menghilirkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut,” katanya.
Ia mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara operasional MBG selama masa libur sekolah. Namun, menurutnya, waktu tersebut belum cukup untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program.
“Dibutuhkan waktu lebih lama dengan melibatkan sejumlah unsur, untuk menata kembali pelaksanaan program ini,” tandas HK. Lalu Winengan.
Menurut Winengan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, ia menilai program tersebut tetap perlu dilanjutkan setelah melalui proses pembenahan yang menyeluruh.
“MBG adalah program sangat prioritas dari pemerintahan Prabowo – Gibran. Karena program ini memiliki misi yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, para orang tua lanjut usia, dan janda-janda. Tidak berlebihan jika Presiden RI, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut,” karanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan yang mengiringi program harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terus menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Namun yang sangat disayangkan dan harus diantisipasi, jika permasalahan yang mengiringi dan masih mengikuti pasca penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN belum clear and clean, sampai kapanpun program ini akan terus mengundang tanda tanya besar di mata publik,” imbuh HK. Lalu Winengan.
Winengan menilai, Jeda Gizi Nasional dapat menjadi jalan tengah di tengah perbedaan pandangan mengenai keberlanjutan Program MBG. Menurutnya, baik pihak yang mendukung maupun yang mengkritisi program sama-sama memiliki alasan yang patut dipertimbangkan pemerintah.
“Yang menginkan program berlanjut karena melihat sisi manfaat dari Program MBG. Di sisi lain, desakan agar program MBG diberhentikan karena prakteknya masih ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, ditemukannya pejabat publik seperti Anggota DPR, Bupati dan atau Walikota, yang memiliki titik dapur lebih dari lima,” ungkap HK. Lalu Winengan.
Ia pun berharap usulan Jeda Gizi Nasional dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, sehingga pelaksanaannya ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tetap memperoleh dukungan masyarakat. (admin01. Radio arki)
