Keterangan poto : Konsolidasi akbar aksi tutup Tano protes PPS. (Sumbawa. Arki)
Sumbawa. Radio Arki – Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa terus menjadi sorotan tajam. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai pengesahan provinsi baru tersebut, bahkan belum lama ini kementerian Dalam Negeri menunjukan sinyal negatif tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Bahwa tidak akan ada pemekaran DOB dalam waktu dekat.
Padahal aspirasi masyarakat terus menggema dengan berbagai bentuk protes. Belum lagi persyaratan secara administrasi ataupun kajian akademik, PPS dianggap telah memenuhi seluruh syarat pemekaran wilayah sesuai ketentuan.
Merespons hal tersebut, salah satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS, Kamis 19 Juni 2025, menggelar konsolidasi akbar di Lapangan Pahlawan, Sumbawa, bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, akademisi, politisi, pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Pertemuan ini sekaligus merumuskan rencana aksi untuk mendorong pemerintah segera mengambil keputusan.
Ketua Aliansi PPS, Ying Gunawan, menyatakan kekecewaan terhadap lambannya tanggapan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah lain dengan situasi serupa bisa mendapatkan pengesahan dalam waktu singkat, sementara Pulau Sumbawa justru menghadapi ketidakjelasan yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar tuntutan politik, melainkan demi efektivitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kemajuan masyarakat.
Aliansi PPS mendesak agar adanya respon yang lebih konkret dari pemerintah dan DPR RI. Iying mengancam bahwa telah siap menggelar aksi besar – besaran pada 1 hingga 3 Juli di jalur menuju Pelabuhan Poto Tano, tanpa memasuki kawasan pelabuhan sebagai objek vital nasional.
Aksi protes itu, tegas iying bukan bentuk makar atau separatisme, melainkan wujud dari hak warga negara yang dijamin konstitusi. Jika tuntutan masih diabaikan, aksi akan dilanjutkan pada pertengahan Juli, bahkan direncanakan untuk dilakukan langsung di depan Istana Negara dengan mengirimkan rombongan dari Pulau Sumbawa ke Jakarta.
“Ini adalah bentuk kekecewaan kolektif masyarakat yang ingin maju dan mandiri di tanah sendiri. Kami tidak akan berhenti menyuarakan hak kami,” pungkasnya. (Gani. Radio arki)
