Mataram. Radio Arki — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (SEMMI NTB) mengingatkan bahaya dari penerbitan 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di daerah tersebut. Organisasi mahasiswa ini menilai kebijakan itu justru membuat rakyat tertinggal, sementara alam semakin rusak akibat pengelolaan tambang tanpa prinsip keberlanjutan.
Ketua Umum SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menyebut IPR seharusnya menjadi instrumen legal bagi masyarakat kecil untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan mandiri. Namun kenyataannya, izin itu lebih banyak dikuasai oleh elite lokal maupun pemodal besar yang menggunakan nama rakyat sebagai tameng.
“Alih-alih membawa kesejahteraan, banyak warga hanya menjadi buruh di tanah kelahiran mereka sendiri,” ujarnya.
Selain memunculkan ketidakadilan sosial, Rizal juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat praktik tambang rakyat yang tidak memenuhi standar teknis dan administratif. Untuk itu dengan adanya IPR dengan motif melegalisasi praktek itu, maka akan berpotensi mengabaikan hal penting seperti dampak lingkungan tadi dan pasca tambang. Bahkan ada potensi bahwa prakteknya akan mengabaikan dokumen AMDAL ataupun UKL-UPL, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup sangat lemah.
“Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan multidimensional, baik itu hutan, pencemaran air, serta konflik agraria di berbagai wilayah NTB,” tandasnya
Rizal menehaskan, penerbitan IPR tidak boleh dijadikan ruang abu-abu untuk melegalkan perusakan sumber daya alam oleh segelintir orang. Ia mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang rakyat yang telah terbit.
“Jika orientasi pengelolaan tidak segera diubah, NTB hanya akan mewarisi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan struktural yang lebih dalam. Negara harus hadir melalui penegakan hukum, pengawasan ketat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat serta lingkungan hidup,” tegasnya. (Admin01. Radio Arki)
