Sumbawa Barat. Radio Arki – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama mitra kerja di Hotel Grand Royal Taliwang, pada 4–6 September 2025.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas dinamika kepemiluan sekaligus menyerap aspirasi guna penyempurnaan aturan pemilu mendatang.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber nasional, yakni staf ahli Komisi II DPR RI dan peneliti kepemiluan dari Jakarta. Mereka menyoroti pentingnya adaptasi dari pengalaman pemilu sebelumnya agar penyelenggaraan berikutnya berjalan lebih baik dan minim masalah.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Khaeruddin, ST, yang didampingi dua komisioner Bawaslu Sumbawa Barat lainnya (Karyadi, SE dan Nurhidayati Arifah, S.Pd) menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang digelar di seluruh Indonesia. Komisi II DPR RI melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk menjaring masukan dari masyarakat.
“Kegiatan ini penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyerap aspirasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Komisi II dalam menyempurnakan regulasi kepemiluan ke depan,” ujar Heru, sapaan akrabnya.
Dibahas pula soal dinamika kepemiluan di Indonesia yang terus mengalami perubahan. Sebelumnya, pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun berbeda. Pada 2024, keduanya sempat digelar di tahun yang sama meski dengan bulan berbeda. Namun, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pola itu kembali diubah dengan memisahkan jadwal, Pemilu nasional dilaksanakan pada 2029, sedangkan pemilu lokal pada 2031.
Hal ini mencerminkan sifat pemilu yang dinamis dan terus menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Karena itu, penyusunan regulasi pemilu berikutnya harus benar-benar membuka ruang adaptasi.
Pengalaman pemilu sebelumnya juga menjadi sorotan. Pada Pemilu 2019, banyak korban jiwa akibat kelelahan petugas. Penyederhanaan sempat dilakukan pada 2024, namun sejumlah masalah tetap muncul.
“Kita berharap, khususnya di Pemilu 2029, masalah-masalah tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Semua elemen harus aktif bergerak, baik dari sisi kelembagaan maupun pada tahapan penyelenggaraan,” jelas Heru. (Admin02.RadioArki)
