Sumbawa Barat. Radio Arki – Niat baik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam membantu pendidikan melalui program KSB Maju Pendidikan justru menimbulkan persoalan baru bagi sejumlah mahasiswa penerima manfaat.
Sebanyak empat mahasiswa Universitas Cordova Indonesia (Undova) yang telah menerima bantuan uang pangkal dari program tersebut, kini kehilangan kesempatan memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah pusat yang jika dikalkulasikan keseluruhan senilai puluhan juta rupiah.
Rektor Universitas Cordova Indonesia, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM, mengungkapkan bahwa program KSB Maju Pendidikan sejatinya memberikan dampak positif bagi peningkatan akses pendidikan.
Melalui program tersebut, mahasiswa di perguruan tinggi memperoleh uang pangkal sebesar Rp2 juta yang diberikan satu kali oleh pemerintah daerah. Namun, aturan dari pemerintah pusat menyatakan bahwa penerima KIP Kuliah tidak boleh menerima bantuan ganda dari sumber lain yang bersifat serupa.
“Karena aturannya tidak boleh double. Mahasiswa ambil Rp2 juta dari program KSB Maju Pendidikan, tapi akibatnya kehilangan hak menerima puluhan juta dari KIP Kuliah. Nilai dana KIP itu mencapai Rp4,5 juta per semester, sementara uang pangkal dari Pemda diberikan sekali,” jelas Rektor yang akrab disapa Kyai Zul, saat konferensi pers di Kampus Universitas Cordova, Minggu, 28 September 2025.
Mahasiswa tersebut, lanjut dia, bahkan berinisiatif mengembalikan bantuan uang pangkal yang telah diterima ke pemerintah daerah agar bisa tetap mendapatkan dana KIP. Namun upaya tersebut tidak berhasil.
“Mahasiswanya mau kembalikan ke Pemda, tapi pihak Pemda tidak terima. Akhirnya mahasiswa tetap tidak bisa memperoleh KIP dari pemerintah pusat. Kami juga tidak bisa membantu karena data sudah terlanjur diinput,” tambahnya.
Mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode itu mengakui, bahwa situasi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar ke depan dilakukan telaah lebih mendalam terhadap mekanisme bantuan pendidikan, terutama yang bersinggungan antara program pusat dan daerah.
“Semoga ada kajian lanjutan terkait hal ini. Saya tidak berani mengatakan Pemda tidak melakukan kajian, karena program ini lahir dari niat baik pemerintah daerah untuk membantu anak-anak kita melanjutkan pendidikan. Kita sambut baik inisiatif ini, tapi perlu ada sinkronisasi agar tidak merugikan mahasiswa,” ujarnya.
Sebagai informasi, KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup, dengan nilai Rp4,5 juta per semester. (Admin02.Radio Arki)
