Sumbawa Barat. Radio Arki — Semangat perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menyala di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam suasana penuh kebersamaan, pimpinan dan seluruh fraksi DPRD KSB bersama Presidium Aliansi PPS menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat utama Kantor DPRD Sumbawa Barat, Senin, 13 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan provinsi sendiri.
Dalam forum yang dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD dan para ketua fraksi, ditegaskan bahwa gagasan pembentukan PPS bukanlah wacana sesaat. Sejak tahun 2006, semangat untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan membentuk provinsi baru telah menjadi cita-cita bersama masyarakat Pulau Sumbawa.
“Proses ini panjang dan penuh dinamika, namun semangatnya tidak pernah padam. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sejak awal berdirinya tetap memegang komitmen untuk mendukung penuh terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar.
Hasil RDPU itu memperkuat posisi politik DPRD KSB dalam perjuangan pembentukan PPS. Enam fraksi menyatakan dukungan secara tegas, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS. Kesepakatan lintas partai ini menjadi sinyal kuat bahwa perjuangan menuju PPS kini memiliki legitimasi politik yang solid di tingkat legislatif daerah.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi menjelang Rapat Akbar Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang akan digelar pada 10 November 2025 di Kabupaten Sumbawa Barat. Acara itu diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa untuk menyatukan tekad memperjuangkan otonomi daerah baru.
Sebagai tindak lanjut, setiap fraksi DPRD akan menggelar rapat internal untuk membahas bentuk dukungan yang paling efektif terhadap penyelenggaraan Rapat Akbar tersebut. Keputusan resmi dari masing-masing fraksi ditargetkan keluar paling lambat satu minggu setelah RDPU digelar.
“Dukungan kami bukan sekadar simbolik. Kami ingin memastikan seluruh elemen DPRD ikut berperan aktif, baik dalam bentuk moral, politik, maupun teknis penyelenggaraan kegiatan Rapat Akbar nanti,” ungkapnya.
Rapat dengar pendapat di Kantor DPRD KSB itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan simbol persatuan dan komitmen bersama antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memperjuangkan hak otonomi yang lebih luas. Semangat kolektif ini menunjukkan bahwa cita-cita pembentukan PPS tetap hidup dan kini memasuki fase konsolidasi yang semakin matang.
Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD dan kerja sama erat bersama Presidium Aliansi PPS, langkah menuju pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kian nyata.
Tanggal 10 November 2025 pun diharapkan menjadi tonggak sejarah baru hari di mana masyarakat Pulau Sumbawa menegaskan kembali tekadnya untuk berdiri sebagai provinsi mandiri, demi pemerataan pembangunan dan kemajuan bersama di masa depan. (Admin02.RadioArki)
