Sumbawa Barat. Radio Arki – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram atau gas melon yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi keluhan masyarakat. Selain sulit diperoleh, harga gas bersubsidi di tingkat pengecer bahkan dirumorkan mencapai Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per tabung, jauh di atas harga yang semestinya.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag) Kabupaten Sumbawa Barat mengambil langkah cepat dengan mengintensifkan patroli dan pengawasan terhadap rantai distribusi gas elpiji bersubsidi. Kegiatan itu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Diskoprindag Kabupaten Sumbawa Barat, Suryaman, mengatakan pihaknya secara rutin turun ke lapangan untuk menyisir pengecer yang menjual gas melon dengan harga tinggi. Pengawasan tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau kecamatan-kecamatan, termasuk Maluk dan Sekongkang.
“Dalam menyikapi hal ini kami lebih sering turun menyisir para pengecer yang menjual dengan harga tinggi. Bahkan kami hingga ke wilayah Kecamatan Maluk dan Sekongkang,” ujar Suryaman saat diwawancarai, Kamis (9/7).
Menurut Suryaman, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan sekaligus tingginya harga gas melon di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya adalah praktik oknum pangkalan yang menyalurkan gas bersubsidi kepada pengecer. Kondisi tersebut membuat pengecer leluasa menjual kembali elpiji dengan harga yang jauh lebih tinggi demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Selain persoalan distribusi di tingkat lokal, berkurangnya kuota elpiji bersubsidi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat juga turut memengaruhi ketersediaan stok di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Salah satu penyebab kelangkaan karena masih banyak pangkalan yang mengopor gas untuk dijual ke pengecer dan pengecer ini yang mengambil untung lebih. Selain itu memang kuota gas wilayah NTB sekarang mengalami penurunan oleh Pertamina,” jelasnya.
Tak hanya itu, Diskoprindag juga menemukan adanya indikasi distribusi gas bersubsidi melalui jalur tidak resmi dari Pulau Lombok ke Kabupaten Sumbawa Barat. Temuan tersebut dinilai ikut memengaruhi stabilitas distribusi dan harga gas di daerah.
“Kami pernah mendapati adanya pasokan gas liar yang bukan dari pangkalan yang masuk dari Pulau Lombok dan sekarang sudah kami lapor ke Pertamina,” ungkap Suryaman.
lebih lanjut, Suryaman memastikan pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi akan terus diperketat. Ia pun mengimbau seluruh pangkalan agar mematuhi ketentuan distribusi yang berlaku dan tidak menyalurkan gas bersubsidi kepada pihak yang berpotensi menjualnya kembali di atas harga yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan praktik penyimpangan distribusi sekaligus menjamin ketersediaan gas melon bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. (Al. Radio Arki)
