Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan pada tahun 2025.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menargetkan penurunan minimal sebesar 2,5 persen dari total angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 12,23 persen.
“Dari 12,23 persen angka kemiskinan, diharapkan tahun ini bisa turun minimal 2,5 persen,” tegas Bupati Amar, dalam audiensi bersama Kepala Desa se-KSB, di Ruang Rapat Graha Fitrah, Senin, 11 Agustus 2025,
Bupati menjelaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk peran strategis Agen Gotong Royong (AGR) .
Melalui pemanfaatan aplikasi khusus, lanjutnya, AGR diminta untuk melakukan survei lapangan dan memetakan kondisi warga secara detail, guna menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin.
Pendekatan yang digunakan mencakup lima sektor utama, yakni permukiman, UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan.
Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem sebesar Rp600 ribu per bulan, yang disalurkan langsung melalui rekening Kartu KSB Maju.
Bupati Amar juga menekankan pentingnya pengelolaan fiskal daerah yang sehat.
Ia mengakui tantangan besar dalam menjaga stabilitas anggaran mengingat ketergantungan KSB terhadap pendapatan royalti tambang.
“Mengendalikan fiskal daerah tidak mudah, butuh waktu minimal tiga tahun. Ini perlu dipastikan sehingga tidak ada uang yang menguap dan belanja daerah tetap stabil,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, langkah pengendalian fiskal menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan berkesinambungan tanpa terganggu fluktuasi pendapatan daerah.
Menutup audiensi, Bupati Amar menyoroti persoalan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan sampah di KSB.
Ia mengkritisi kondisi saat ini yang masih mengandalkan sistem open dumping, tanpa pengelolaan pasca-olah yang memadai.
“Urusan lingkungan hidup ini keras, pemanfaatan pasca pengolahan harus dijadikan instrumen kebijakan,” tegasnya. (Admin02.RadioArki)
