Mataram. Radio Arki — Dugaan skandal dana siluman yang mengguncang DPRD NTB kini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB resmi memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Provinsi NTB, langkah yang disambut positif oleh Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB. Organisasi mahasiswa ini menegaskan, proses hukum tidak boleh pandang bulu dan memastikan tidak ada pihak yang dilindungi.
Ketua Umum PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menilai pemanggilan ini menjadi bukti keseriusan Kejati dalam menindaklanjuti keresahan publik yang meledak di berbagai platform media sosial. Lamgkah ini menurutnya, perlu diapresiasi sebagai bentuk keseriusan kejaksaan sebagai penegak hukum.
“Langkah ini harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih luas. Tidak boleh ada yang dilindungi, siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum,” tegas Rizal, Rabu (13/8/2025).
Ia juga menekankan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. PW SEMMI NTB berkomitmen mengawal proses penyidikan agar berjalan transparan dan berkeadilan.
“Kita ingin hukum benar-benar berdiri tegak di NTB. Momentum ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” ujarnya.
Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda, ikut mengawasi jalannya proses hukum. Menurutnya, partisipasi publik akan menjadi faktor penting agar penanganan kasus ini tidak kehilangan arah dan mengawal kasus dana siluman ini hingga tuntas, demi memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. (Admin01. Radio Arki)
