keterangan poto : Pimpinan DPRD Sumbawa saat rapat paripurnah bersama Bupati tentang RPJMD (sumber.arki)
Sumbawa Besar. Radio Arki – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025. Agenda utama rapat adalah penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati Sumbawa terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam pidatonya menyampaikan kekhawatiran atas tekanan berat yang dihadapi oleh keuangan daerah. Beban anggaran yang terus meningkat, terutama akibat lonjakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi faktor utama yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Bupati Jarot membeberkan bahwa, selama periode 2020–2024, terjadi peningkatan jumlah ASN rata-rata sebesar 7,23 persen per tahun. Kondisi ini diperparah oleh rencana pengangkatan PPPK dalam jumlah signifikan, yang secara langsung membebani struktur belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“kondisi tersebut dapat menggerus alokasi anggaran untuk sektor-sektor pembangunan strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Bupati juga mengungkapkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sumbawa. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir hanya mencapai 12,99 persen, sementara ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, yakni sebesar 86,06 persen. Untuk mengatasi ketimpangan ini, RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,52 persen per tahun. Namun, ia mengakui bahwa peningkatan tersebut belum tentu mampu mengimbangi lonjakan belanja pegawai yang terus membesar.
Lebih lanjut, Bupati Jarot menegaskan ada berbagai program prioritas yang telah terekam dalam RPJMD. Ia optimis setiap target program yang ada akan tuntas meski di tengah bayang bayang defisit fiskal, dengan catatan yaitu pengendalian belanja pegawai yang ketat dan terukur.
“Peningkatan PAD menjadi sangat penting. Untuk keseimbangan fiskal dan menjaga agar tidak terjadi defisit,” pungkasnya (Yd. Radio arki)
