Foto: Anggota DPRD NTB, Fakhruddin (baju putih), saat menggelar reses di Desa Kokarlian, Minggu, 7 Juni 2026. (Doc:Arkifm)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Mulai dari abrasi sungai yang menggerus badan jalan hingga kondisi jalan usaha tani (JUT) yang belum memadai.
Keluhan tersebut disampaikan warga saat kegiatan Reses Masa Sidang III DPRD Provinsi NTB yang digelar Anggota DPRD NTB Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat, Fakhruddin, di Aula Kantor Desa Kokarlian, Minggu, 7 Juni 2026.
Warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan akses infrastruktur penunjang aktivitas pertanian dan keselamatan lingkungan.
Salah seorang warga, Ibrahim, mengungkapkan bahwa abrasi sungai yang terjadi di wilayah desa telah menyebabkan badan jalan di tepi sungai terus mengalami penyempitan.
Menurutnya, jalan yang sebelumnya memiliki lebar sekitar enam meter kini hanya tersisa sekitar satu meter akibat tergerus aliran sungai.
“Kokarlian memiliki sungai besar. Di samping sungai ada jalan yang awalnya lebarnya sekitar enam meter, sekarang terus terkikis hingga tinggal sekitar satu meter. Kami berharap ada pembangunan bronjong untuk mengamankan tebing sungai dan jalan tersebut,” ujarnya.
Selain abrasi, Ibrahim juga menyampaikan kondisi jalan usaha tani yang dinilai belum mampu menunjang aktivitas petani secara maksimal. Padahal, sebagian besar masyarakat Desa Kokarlian menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Kami juga berharap ada peningkatan jalan usaha tani. Banyak jalan yang sudah ada, tetapi belum bisa dilewati kendaraan roda empat sehingga menyulitkan petani mengangkut hasil panen maupun kebutuhan pertanian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kokarlian, Anasrullah, mengatakan sektor pertanian dan peternakan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat desa. Karena itu, dukungan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas warga.
Ia menjelaskan, saat ini petani di Desa Kokarlian tengah memasuki musim tanam kedua pada lahan tadah hujan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang menjadi pekerjaan rumah bersama dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Desa Kokarlian merupakan salah satu desa yang fokus pada sektor pertanian dan peternakan. Saat ini kami memasuki musim tanam kedua lahan tadah hujan. Kami berharap musim tanam kali ini dapat berjalan maksimal dan kebutuhan petani bisa mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTB, Fakhruddin menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh program pembangunan yang diperjuangkan anggota dewan harus berangkat dari aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses.
“Reses adalah ruh anggota DPRD. Program yang disalurkan kepada masyarakat wajib berasal dari hasil reses. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan,” kata Fakhruddin.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi infrastruktur, Fakhruddin memastikan akan mengawal berbagai usulan yang disampaikan warga, termasuk penanganan abrasi sungai dan peningkatan jalan usaha tani.
Ia menyebut akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Saya di Komisi IV yang membidangi infrastruktur. Tentunya akan mengejar dan mengawal apa yang disampaikan bapak dan ibu sekalian melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR, dan Perkim,” tandasnya. (Admin02.RadioArki)
