Sumbawa Barat. Radio Arki – Tekanan ekonomi yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat mulai memengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi itu membuat Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan empat kecamatan dalam status waspada pangan berdasarkan hasil pemetaan pada Juli 2026.
Empat kecamatan yang masuk dalam status tersebut yakni Taliwang, Sekongkang, Seteluk, dan Poto Tano. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pangan yang dilakukan DKP sebagai upaya mendeteksi lebih dini wilayah yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat, Hj. Nurul Syaspri Akhdiyanti mengatakan kondisi di masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, secara umum keempat wilayah tersebut masuk kategori waspada pangan pada hasil pemetaan bulan Juli.
“Di bulan Juli ini data hasil pemetaan kami, empat kecamatan status waspada yaitu Taliwang, Sekongkang, Seteluk dan Poto Tano,” kata Hj. Nurul saat diwawancarai pada Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, status waspada pangan bukan dipicu oleh faktor cuaca atau musim kemarau, melainkan lebih disebabkan oleh melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Kami lihatnya kebanyakan karena daya beli masyarakat yang turun dan kemarau tak berpengaruh secara langsung,” ujarnya.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, lanjutmya langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan langkah intervensi. Salah satu program yang akan segera dilaksanakan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) guna membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemberian makanan tambahan bagi kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah gizi, khususnya ibu hamil dan anak-anak dengan status gizi kurang maupun berat badan di bawah standar.
“Kegiatan GPM segera kita laksanakan. Kalau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak kurang gizi dan kurang berat, insyaallah eksekusinya awal Agustus,” ungkap Hj. Nurul.
Ia menegaskan, penanganan sejak dini sangat penting agar status waspada pangan tidak berkembang menjadi kondisi rawan pangan yang berdampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Pada akhirnya ini juga biasa memicu peningkatan angka kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat, hingga kasus gizi buruk pada balita,”pungkasnya. (Al. Radio Arki)
