Keterangan : kepala dinas Sosial Sumbawa Barat, Ns Kamaluddin
SUMBAWA BARAT – Harapan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Sekolah Rakyat belum sepenuhnya mulus. Program pendidikan yang menjadi prioritas pemerintah pusat itu masih terkendala persoalan lahan setelah tiga lokasi yang sebelumnya diajukan dinyatakan belum memenuhi persyaratan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat kembali mengusulkan lokasi baru dengan harapan dapat segera memperoleh persetujuan.
Pemkab melalui Dinas Sosial terus berupaya memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi baru yang diajukan berada di kawasan Seteluk–Tano dan dinilai lebih sesuai dengan kriteria yang diminta Kemensos.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Kamaluddin mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah tiga kali mengajukan lokasi pembangunan. Namun seluruh usulan tersebut belum mendapat persetujuan karena dinilai belum memenuhi persyaratan teknis.
“Sebelumnya kami telah mengajukan 3 lokasi untuk pembangunan, namun di tolak oleh kementrian karena tidak sesuai kriteria, sekarang kami telah mengajukan lokasi lahan baru, semoga mendapat persetujuan,” jelasnya saat diwawancarai, Selasa (14/7/2026) siang tadi.
Menurutnya, salah satu syarat utama yang ditetapkan Kemensos adalah ketersediaan lahan seluas lima hingga sepuluh hektare dengan kondisi topografi yang relatif datar. Persyaratan tersebut menjadi alasan utama tiga lokasi sebelumnya belum dapat diterima oleh pemerintah pusat.
Belajar dari pengalaman tersebut, Pemkab Sumbawa Barat kemudian melakukan pencarian lokasi yang lebih memenuhi ketentuan. Setelah melalui identifikasi, pemerintah daerah akhirnya mengusulkan lahan di wilayah Seteluk–Tano yang dinilai memiliki luas dan kondisi geografis sesuai dengan standar pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita belajar dari lahan yang awalnya di tolak, sekarang kita ajukan lahan yang kita rasa sesuai keriteria, yaitu luas lahan harus 5 sampai 10 hektar dan juga topografinya tidak miring atau berbukit, kita sudah temukan lahannya di wilayah Seteluk-Tano dan sudah kita ajukan, semoga kali ini disetujui,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Kementerian Sosial RI untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan ditargetkan hadir di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Di Kabupaten Sumbawa Barat, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai memiliki urgensi yang tinggi. Berdasarkan data pemerintah, masih terdapat masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sehingga membutuhkan akses pendidikan yang lebih inklusif melalui program tersebut.
Karena itu, Pemkab Sumbawa Barat berharap usulan lahan terbaru dapat segera memperoleh persetujuan dari Kemensos sehingga tahapan pembangunan dapat dilanjutkan dan manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program sekolah rakyat ini instruksi pusat dimana setiap kanupaten kota harus membangun, dan secara urgensi juga di KSB memang harus dibangun juga karena secara data masih banyak penduduk miskin,” tambahnya. (Al. Radio Arki)
