Sumbawa Barat. Radio Arki – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi berlambang beringin itu mempertanyakan target dividen Bank NTB, penurunan pendapatan transfer pusat, hingga meminta solusi atas kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram yang kini dijual Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per tabung.
Pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Ahmad Rivai, SKM, dalam Rapat Paripurna DPRD KSB ke-21, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan bupati mengenai Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu 8 Juli 2026.
Di awal penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat karena telah menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD tepat waktu.
Fraksi Golkar berharap pembahasan anggaran mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, serta mendorong ekonomi daerah yang produktif dan inklusif sesuai tema pembangunan 2026.
Meski demikian, Golkar mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan pemerintah daerah.
Salah satunya terkait target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 1,155 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 270,9 miliar, pendapatan transfer Rp 785,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 98,3 miliar.
Fraksi Golkar menyoroti adanya penurunan pada beberapa komponen pendapatan, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, mereka mempertanyakan target penerimaan dividen Bank NTB yang hanya dipatok sekitar Rp 10 miliar.
“Informasi yang kami peroleh, dividen tahun ini lebih besar dari Rp 10 miliar. Karena itu kami mohon penjelasan,” kata Ahmad Rivai saat membacakan pandangan umum fraksi.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi porsi belanja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Namun, pemerintah daerah diingatkan agar mampu mempercepat realisasi anggaran. Sebab, waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun diperkirakan tinggal sekitar 150 hari.
“Belanja harus direalisasikan secara sungguh-sungguh dan efektif agar seluruh program dapat terlaksana sesuai target,” ujarnya.
Golkar juga meminta penjelasan mengenai pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal senilai Rp 47,4 miliar. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan badan usaha atau lembaga mana saja yang akan menerima penyertaan modal tersebut.
Tak hanya menyoroti struktur APBD, Fraksi Golkar turut membawa sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram menjadi salah satu perhatian utama. Menurut Golkar, harga gas melon di lapangan kini berkisar Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu per tabung sehingga memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Fraksi meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait menjelaskan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kelangkaan maupun tingginya harga LPG bersubsidi tersebut.
Selain itu, Golkar juga menyoroti kebersihan kawasan KTC yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi lingkungan dinilai perlu segera dibenahi mengingat KSB akan menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB.
“Ini menjadi wajah daerah. Kebersihan kawasan KTC harus menjadi perhatian OPD teknis menjelang pelaksanaan Porprov,” ujar Ahmad Rivai.
Pada bagian akhir, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah meningkatkan insentif kepala lingkungan dan ketua RT. Menurut Golkar, keduanya memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus penggerak berbagai program pembangunan, sosial, dan kemasyarakatan.
Fraksi berharap pemerintah dapat memberikan insentif yang lebih layak, setidaknya setara dengan tenaga teknis lainnya yang memperoleh dukungan dari pemerintah daerah. (Admin02.RadioArki)
