Selong. Radio arki — Besarnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk pembangunan infrastruktur mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Lombok Timur. Menurut DPRD, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang selesai dikerjakan, tetapi harus mampu menunjukkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Lombok Timur terkait percepatan proyek dan realisasi anggaran fisik triwulan I dan II Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat itu, DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada serapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan fisik semata.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, mengatakan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dapat diukur manfaatnya. Menurutnya, proyek infrastruktur tidak boleh berhenti pada pencapaian target fisik, tetapi harus mampu memberikan dampak terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Jangan hanya menghitung berapa proyek yang selesai dibangun. Yang lebih penting adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Apakah pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan warga atau tidak,” ujarnya.
Menurut Hasan, selama ini evaluasi pembangunan cenderung berfokus pada aspek administratif dan realisasi anggaran. Padahal, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat setelah proyek tersebut selesai dilaksanakan.
Ia mencontohkan pembangunan jalan yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan jalan, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari panjang ruas yang dibangun atau diperbaiki. Pemerintah juga perlu mengukur sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan akses layanan publik, serta mendukung pertumbuhan wilayah.
“Kalau jalan dibangun, kita harus tahu dampaknya. Apakah biaya transportasi masyarakat berkurang, apakah aktivitas ekonomi meningkat, atau justru tidak ada perubahan yang signifikan. Itu yang perlu diukur,” katanya.
Selain itu, Hasan juga menyoroti pentingnya data sebagai instrumen evaluasi pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan menilai efektivitas belanja infrastruktur dan menentukan prioritas pembangunan yang tepat.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan data terkait kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah. Akibatnya, proses penentuan prioritas pembangunan sering kali menghadapi berbagai klaim yang sulit diverifikasi secara objektif.
“Setiap wilayah merasa kebutuhannya paling mendesak. Karena itu pemerintah harus memiliki data yang kuat agar keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada persepsi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga mengingatkan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. DPRD menilai laporan keuangan dan perkembangan pelaksanaan program seharusnya disampaikan secara berkala kepada legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Hasan berharap pemerintah daerah mulai membangun sistem evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat diukur dampaknya secara nyata.
“Tujuan pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu dampak pembangunan harus menjadi perhatian utama, bukan hanya penyerapan anggaran,” pungkasnya. (Ur. Radio Arki)
