Sumbawa Barat. Radio Arki – Menjelang akhir tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa Barat semakin mengintensifkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran.
Proses Coklit yang berlangsung sejak 24 Juni akan berakhir pada 24 Juli 2024, dan kini hanya tersisa delapan hari.
Nurhidayati Arifah, S.Pd, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbawa Barat, menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, pihaknya fokus pada pencegahan pelanggaran melalui berbagai upaya.
“Kami melakukan imbauan, identifikasi kerawanan, dan kerjasama dengan pihak terkait,” ungkap Nurhidayati, yang akrab disapa Yayaq, pada Selasa, 16 Juli 2024.
Pengawasan melekat juga dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) terhadap Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Yayaq menjelaskan bahwa pengawasan ini mencakup daerah terluar, kelompok rentan, dan pemilih di lokasi khusus.
“Pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik terhadap minimal 10 keluarga per hari,” ujarnya.
Selama pengawasan, Bawaslu menemukan beberapa kendala yang memerlukan 19 saran perbaikan, baik secara lisan maupun tulisan.
Kendala yang ditemui antara lain stiker yang tidak ditempel, Pantarlih yang tidak lengkap atributnya, anggota TNI/Polri yang ikut dicoklit, serta pemilih yang belum dicoklit.
“Untuk mewujudkan pemilihan yang kondusif, Bawaslu Sumbawa Barat juga menerapkan strategi pencegahan dengan imbauan, pemetaan indeks kerawanan, saran perbaikan, edukasi, publikasi, dan patroli Kawal Hak Pilih,” tambah Yayaq.
Bawaslu Sumbawa Barat terus berkomitmen untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hak pilih masyarakat dapat terjamin dan terlindungi.
Dengan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan yang intensif, diharapkan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dapat berlangsung dengan baik dan adil. (Enk. Radio Arki)
