Sumbawa Barat. Radio Arki – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi Lingkup Pemkab Sumbawa Barat Tahun 2024, di Aula Kantor BKPSDM Sumbawa Barat, pada Selasa, 23 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Sekda Amar menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi, meskipun KSB telah mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat kedua tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita patut bersyukur atas capaian ini, tetapi jangan lengah. Terkadang dalam pengelolaan administrasi keuangan sudah bagus dan sudah sesuai dengan aturan, tetapi ketika ada pendataan, pelaporan yang selanjutnya akan dinilai, disini terkadang kita masih lemah. Selain itu, terkait dengan Survey Penilaian Integritas (SPI), kita juga harus memperhatikan penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi mereka. Ini membutuhkan pendampingan dan keseriusan dari kita semua,” tegas Amar.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kepala OPD dalam merespons surat dari KPK mengenai kampanye anti korupsi. “Saya berharap penyuluhan ini membantu kita mengenali titik rawan korupsi, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, tetapi di semua aspek,” tambahnya.
Acara dipandu oleh Irban 4 Inspektorat Daerah KSB, Drs. Syaifullah, dan menghadirkan Haeli, SE., M.Ak., seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Provinsi NTB sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB, sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, Haeli menjelaskan bahwa KPK memiliki tugas besar dengan sumber daya terbatas, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pelatihan penyuluh anti korupsi.
“Di NTB, Forum Penyuluh Anti Korupsi telah dibentuk sejak Agustus 2021 atas inisiatif Gubernur. Dengan penyuluhan ini, kita berharap dapat memahami korupsi secara lebih sederhana dan efektif dalam pencegahannya,” ungkap Haeli.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, yang bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai pencegahan korupsi. Acara ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di KSB. (Admin02.RadioArki)
