NEWS

Usai Pelantikan, Wabup Tantang HMI KSB Kritisi Kebijakan Daerah

Sumbawa Barat. Radio Arki – Usai dilaksanakannya Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI Wati (KOHATI) Cabang Sumbawa Barat di ruang sidang 1 Setda KSB, pada Selasa (27/8). Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST dalam sambutannya meminta kepada pengurus baru HMI Cabang Sumbawa Barat untuk mengkritisi kebijakan daerah jika dipandang kurang baik.
“HMI bisa menjadi mitra kritis Pemerintah Daerah. Jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, maka silahkan ditegur,” ujar Wabup, menantang.
Tak tanggung-tanggung, Wabup yang juga alumni HMI tersebut juga membuka ruang kepada kader HMI untuk turun ke jalan menyampaikan pendapat dimuka umum jika ruang dilalog dengan Pemda sudah buntu.
“Jika ruang dialog tidak ada, atau ruang negosiasi sudah buntu, maka demo adalah alternatif terakhir yang boleh dilakukan”, kata Wabup.
Selain mengharapkan HMI menjadi mitra kritis Pemda, Wabup juga membuka ruang kepada kader HMI untuk menjalin kerjasama membangun kualitas diri dan kerja organisasi dengan Pemda melalui SKPD yang ada.
“Silahkan dituangkan ide dan gagasannya dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Langkah kongkretnya nanti bisa hearing dengan kepala SKPD jika ada gagasan yang ingin disalurkan”, terangnya.
Alumni yang tercatat pernah menjadi mantan ketua HMI Cabang Jombang tersebut, berpesan kepada Kader HMI agar mengambil bagian dalam mewujudkan peradaban fitrah. Dengan demikian, kader HMI mengambil bagian penting dalam membangun Kabupaten Sumbawa Barat.
“Kalian sedang mencari identitas, maka pengabdian adalah jalan yang harus dinikmati. Selamat berjuang,” tukas Wabup.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Rusnan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah atas masukan dan tantangannya. Ia mengatakan, sebagai organisasi perjuangan, HMI selalu memberikan konstribusi pemikiran dalam membangun bangsa, termasuk di daerah.

Kritis terhadap segala persoalan di daerah maupun di nasional, menurut Rusnan, merupakan kewajiban HMI, tentunya didasari dengan kajian ilmiah. Di KSB pun demikian, sudah membudaya dan mengakar.

“Ini masukan yang baik dan pertama di kepengurusan ini. Kami akan tindaklanjuti apa yang telah disuarakan kepengurusan sebelumnya dengan langkah yang lebih kongkrit,” tukas Rusnan, singkat. (Ros. Radio Arki)

Related posts

BNN KSB Minta Waspadai Peredaran Narkoba Jenis Baru

ArkiFM Friendly Radio

Biaya Pendaftran Jalan Sehat Peringatan Hari Bakti PU Bakal Didonasikan

ArkiFM Friendly Radio

300 Siswa SDN 5 Taliwang Terima Trauma Healing Dari BSMI

ArkiFM Friendly Radio

Leave a Comment