Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini terus berbenah dalam melakukan perbaikan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas agar lebih aman, nyaman, berkualitas buat masyarakat dan pemberi pelayanan. Hal itu dilakukan menyusul dengan akan diakreditasinya 5 Puskesmas di tahun 2017.
“Tahun 2017 ini, kita targetkan akan mengakreditasi 5 Puskesmas. Masing-masing terdiri dari, Puskesmas Jereweh, Puskesmas Brang Rea, Puskesmas Poto tano, Puskesmas Maluk dan Puskesmas Brang Ene.” Terang Kadis Kesehatan, H.Tuwuh, S.AP, ketika ditemui media ini. Jumat (7/4) pagi tadi.
Dijelaskan, ada tiga tahap rencana akreditasi yang akan dilakukan dalam tahun 2017 ini. Tahap pertama, bulan April ini kita akan mengakreditasi Puskesmas Jereweh. Sudah di konfirmasi dan minggu depan sudah siap untuk dinilai. Begitupun secara administrasi, keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dan sosialisasi ke masyarakatpun sudah sangat siap. Sambungnya, Kemudian di bulan Juni akan kita usulkan 2 puskesmas yaitu, Puskesmas Brang Rea dan Puskesmas Poto Tano. Sedangkan di bulan September kita akan usulkan Puskesmas Brang Ene dan Puskesmas Maluk.
Meski demikian ia mengaku, masih ada kendala teknis dalam akreditasi nanti, seperti kondisi ruangan yang sudah tidak layak.
“Setahun sebelum akreditasi sudah ada usulan untuk direhab dari pihak Puskesmas. Jadi kalaupun tim akreditasi sudah turun dan melihat kondisi bangunan yang belum direhab, ya itu juga tidak masalah asalkan sudah masuk perencanaan untuk di renovasi. Apalagi sudah tersedia anggaran rehab untuk semua puskesmas, termasuk Puskesmas pembantu,” bebernya.
Lebih lanjut, Tuwuh tetap optimis bahwa lima Puskesmas tersebut akan bisa terakreditasi dalam tahun 2017 ini. Karena selain fasilitas, yang paling penting dalam proses akreditasi adalah pelayanan yang dilakukan, dan administrasi pengelolaan Puskesmas. Baik itu adminstrasi seperti rekam medis pasien, sampai kenyaman pasien di loket, tempat pemeriksaan, dan apotek.
Untuk diketahui, indikator penilaian akreditasi itu dilihat dari administrasi yang terkait dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP), keamanan dan kenyamanan pelayanan kesehatan dimulai dari ruangan kesehatan, loket, ruang tunggu, dan segala ruangan pelayanan. Selanjutnya standar operasional prosedur pelayanan akan di kroscek kembali sembari melakukan jejak pendapat ke masyarakat. Terakhir tim akan melihat proses perencanaan dari awal hingga akhir. Perencanaanya harus dimulai dari musyawarah bersama pemerintah desa terkait untuk mendeteksi kebutuhan desa terhadap kesehatan. (Khairuddin. Radio Arki)
