Mataram. Radio Arki – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB mengharapkan, sekaligus mendorong pemerintah dan lembaga keuangan bank memberikan kebijaksanaan kepada nasabah.
Dorongan ini diharapkan turut disuarakan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat, sebagai langkah penyelamatan keberlangsungkan perekonomian di provinsi ini.
Bagi Ketua umum Hipmi Provinsi NTB, Sawaludin, dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona sangat dahsyat. Denyut nadi ekonomi seolah berhenti seketika. Usaha-usaha menjadi mandek. Rantai ekonomi seperti dikejutkan, banyak pengusaha yang mengeluhkan omzet dan perputaran businesnya menurun bahkan stagnan akibat penyebaran Virus corona ini .
Penurunan omzet ini terjadi hampir di seluruh sektor usaha rakyat, mulai dari UMKM, busines ritel, pariwisata, manufaktur, jasa hingga pertambangan.
“Kami minta agar perbangkan dan lembaga kredit lainnya memberi kelonggaran penundaan pembayaran terkait kewajiban pembayaran bulanan atau Re-angsuran kepada masyarakat, minimal enam bulan ( 6 bulan ) sejak ditetapkan situasi darurat bencana oleh BNPB,sampai situasi negara membaik. Terutama untuk para pengusaha, hal ini kami tekankan karena sebagian besar para pengusaha memiliki kredit atau cicilan di perbankan dan lembaga kredit lainnya,” Kata Ketua HIPMI NTB, Sabtu (21/3).
Pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat corona sampai akhir Mei 2020. Jika virus corona ini berhasil dikendalikan selama masa tanggap darurat, maka ada waktu tiga bulan berikutnya untuk recovery.
“Terurama nasabah pengusaha, UMKM, maupun start up yang saat ini masih proses kredit di pebankan,” tambahnya.
Penundaan angsuran ini menurutnya adalah langkah bijak dan sangat membantu bagi dunia usaha, agar bisa bertahan ditengah tantangan ekonomi global yang sangat berat. Keringanan pembayaran angsuran kredit ini dipandang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan beban psikologis masyarakat pengusaha.
“Kita bisa berkaca dari pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini sudah sepi. Pergerakan perputaran uang sangat berat. Ini bencana global. Karena itu harus ada kebijaksanaan,” imbuhnya.
Dia juga meminta kepada Gubernur NTB agar mendorong lembaga keuangan untuk membijaksanai nasabah di NTB. Apalagi NTB masih proses recovery pascagempa tahun 2018 lalu.
“Saya berdiskusi dengan supir taksi, ojek online, rumah makan rumah maka sepi. Mereka merasakan dampak luar biasa corona ini. Kan tidak mungkin mereka diberatkan lagi, meskipun pembayaran kredit adalah kewajiban nasabah. situasinya seperti ini,” terangnya.
Diakui, baru-baru ini pihaknya telah bicara langsung dengan Pemprov dan mendapat sinyal positif. Atas tanggapan itu, Gubernur akan segera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Situasi batin para wirausaha ini harus dijaga untuk kelangsungan ekonomi kita,” ujarnya. (MA. Radio Arki)
