Sumbawa Barat. Radio Arki – Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa barat meminta Badan Urusan logistik (Bulog) maksimal turun lapangan serap gabah petani. Pasalnya, masih maraknya harga beli gabah di lapangan dibawah HPP (Rp.4.200/Kg)
“Saya mendapatkan informasi banyak gabah petani yang tidak diserap oleh bulog. Padahal, janjinya kepada kami bahwa bulog akan siap serap semua hasil panen gabah masyarakat yang ada di Sumbawa Barat,” ujar Kepala Dinas Pertanian KSB, Suhadi, SP.,M.Si, belum lama ini.
Suhadi membeberkan, di lapangan yang banyak turun lapangan membeli gabah kepada masyarakat Sumbawa Barat adalah dua mitra bisnis bulog. Namun, daya serapnya masih terbatas karena terkendala masih kurangnya tempat jemur dan tempat penyimpanan gabah. Kondisi terset membuat petani menjual ke pengusaha lain yang tidak bermitra dengan bulog.
“Konsekuensinya, tentu dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha tersebut. Oleh karenanya, kami minta kepada bulog untuk turun langsung ke lapangan membeli gabah masyarakat, mengingat masa panen masyarakat sudah mulai memuncak,” jelasnya.
Suhadi yakin, jika bulog yang turun langsung, maka banyak solusi yang bisa diambil tanpa merugikan petani. Misalnya, daya tampung gudang bulog di KSB sudah penuh, maka bulog bisa mendatangkan mitra bisnis dari luar yang siap membeli sesuai dengan HPP.
“Bulog di KSB satu cabang dengan bulog yang ada di Sumbawa, sehingga dimungkinkan untuk mendatangakan pengusaha dari luar KSB, yaitu dari Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.
Dilemanya, opsi mendatangkan pengusaha dari luar KSB sering mendapatkan penolakan, karena dianggap merugikan pengusaha lokal. Pernah terjadi di lapangan, dimana pengusaha lokal tidak memberikan masuk KSB pengusaha dari luar. Kalaupun diberikan masuk, mereka harus membeli kepada pengusaha tersebut sesuai HPP.
“Fakta lainnya, pengusaha lokal justru banyak membeli gabah dengan harga dibawah HPP, untuk selanjutnya dijual dengan harga sesuai HPP kepada pengusha lokal yang bermitra tersebutlah Bulog. Praktek seperti ini yang dirugikan adalah petani, sehingga saat ini kami akan terus mengawal kebijakan Bulog yang di amanatkan olah Permendag bersama TNI POLRI,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Dinas Pertanian tentu tidak tinggal diam. Saat ini, dinas telah menyesuaikan data di lapanagan terkait wilayah wilayah yang akan panen. Data tersebut selanjutnya akan diberikan jadwalnya kepada bulog perwilayah, sehingga Bulog bisa turun langsung ke petani. Hal tersebut mengingat, bulog tidak tau wilayah mana yang di panen kalau tidak kita informasikan oleh dinas.
Kendala di lapangan juga, kata Suhadi, adalah kekurangan mesin, sehingga sering jadwal yang kita susun tidak tepat, karena keterlambatan pemanenan. Jadi,
pihaknya meminta kepada petani yang akan melakukan panen, agar melaporkan terlebih dahulu kepada petugas kami. Sehingga bisa dilaporkan kepada bulog.
“Bulog juga selama ini, kalau kita hubungi tetap akan turun, namun terkadang terkedala kurangnya buruh. Ya lagi lagi karena kondisi daerah yang sedang antisipasi Corona,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)
