Sumbawa. Radio Arki – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya, Wilayah III Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat memberikan kado manis bagi Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo, hari ulang tahunnya yang ke 60 tahun pada Senin (21/06/2021) sore.
BEM NTB Raya wilayah III Sumbawa menggelar aksi perotes dan Teatrikal. Aksi mimbar bebas yang diikuti puluhan Mahasiswa dari berbagai kampus di Sumbawa yang digelar di Bundaran Jam Gadang Sumbawa Besar, dengan mengajukan sejumlah masalah, baik dalam skala nasional, regional dan lokal.
M Arif Rahman, selaku Koordinator wilayah – III Aliansi BEM NTB Raya juga mengatakan aksi hari ini sekaligus memberikan kado terindah bagi bapak Presiden Jokowi. Kado berdasarkan Problematika yang terjadi di Indonesia, massa aksi meminta presiden bertanggung jawab atas pelemahan KPK dan menuntut agar ketua KPK, Firli Bahuri, mundur dari jabatannya karena gagal menjaga marwah serta Menodai Integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga Independen.
Arif dalam penyampaiannya, mendesak Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) mencabut Surat Keputusan (SK) 652 Tahun 2021, atas dinonaktifannya 75 pegawai KPK hanya karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang cacat formil. Pasalnya, secara substansi mengandung sara, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
“Kami menuntut ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya, karena telah gagal menjaga integritas dan Marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya
Di luar isu nasional yang kini memang sedang hangat. Mahasiswa juga menyinggung agar pemerintah kabupaten Sumbawa lebih terbuka kepada pemerintah daerah Provinsi (NTB) terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menggelar even internasional yaitu Moto GP pada Bulan Maret 2022 mendatang.
Laode Agus, Selaku Presiden mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa pun turut mengkritik pada pemerintah lewat penyampaian Orasi Politiknya pada persoalan regional terkait ( KEK Mandalika ), hingga saat ini Sumbawa dinilai masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, terkait perhelatan Moto GP dan perhelatan lainnya yang akan digelar di Lombok. Hal itu lantaran tidak adanya akses komunikasi terkait apa saja yang bisa diperbuat dan atau dipersiapkan oleh warga Sumbawa dalam mendukung MotoGP tersebut.
“KEK Mandalika dan Event MotoGP 2022 adalah milik NTB bukan milik pulau Lombok saja. Sumbawa merupakan bagian dari provinsi NTB, tetapi sampai sekarang tidak ada faktor pendukung dari Sumbawa, semuanya di Lombok saja. Oleh karenanya, kami mendesak Pemda Sumbawa untuk meminta transparansi data kepada Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal pemerataan ketenagakerjaan dan distribusi logistik dalam perhelatan MotoGP Mandalika mendatang,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan, Eki Harissandi, selaku presiden Mahasiswa STKIP. Para cendekiawan Nw Sumbawa mengatakan juga, terkait Darurat ilegal logging daerah NTB khususnya Wilayah Sumbawa.
“Kami mendesak Pemda Sumbawa dalam penegakan hukum kasus illegal logging berdasarkan pemberian kewenangan daerah provinsi kepada Pemda Sumbawa, berdasarkan surat instruksi gubernur NTB tentang darurat illegal logging nomor 188.45 -75/KUM Tahun 2020,” jelasnya.
Pantauan di lapangan, aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Sumbawa Besar. (Red)
BEM NTB Raya Gelar Mimbar Bebas Dimomentum Harlah Jokowi
