Foto: Tampak 2 orang security mendekati pemilik lahan yang ingin melihat kondisi tanahnya. (Ist)
Sumbawa Barat. Radio Arki – Rencana pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang direncanakan tuntas 2023 dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini pembebasan lahan warga belum juga terselesaikan, bahkan sebagian diantaranya belum dibayarkan.
Beberapa pemilik lahan mendatangi tanahnya yang kini sudah rerpasang pagar keliling, pada Minggu pagi (18/7). Pemilik lahan geram dengan sikap petugas pembebasan lahan simelter, yang tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan lahan. Sehingga pemilik lahan mengancam akan bercocok tanam kembali di lahannya tersebut.
Pemilik lahan, Alwi Alhinduan mengungkapkan kekecewaannya kepada tim pembebasan lahan dan pihak PT. AMNT yang sampai saat ini belum menyelsaikan pembayaran tanahnya. Ia mengaku telah bertemu dengan tim pembebasan lahan untuk menanyakan prihal permasalahan tersebut, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan.
“Saya menunggu berhari hari sampai sekarang belum ada titik terangnya. Sehingga kami bersama masyarakat lainnya yang bernasip sama, datang menjenguk lahan kami yang sudah digusur tanpa sisa,” kata Alwi, saat meninjau lahannya seluas 63 are yang belum dibayarkan.
Ancaman kembali bercocok tanam di lahannya, aku Alwi, bukan sebagai bentuk penolakan atas pembangunan Smelter. Namun, hal tersebut murni sebagai bentuk kekecewaan atas proses pembebasan lahannya yang masih simpang siur.
“Kalau prosesnya seperti ini, bukan kami yang tidak mendukung pembangunan simelter, tapi tim pembebasan lahan dan perusahaanlah yang nyatanya tidak serius. Oleh karena itu, minta kepada Pemda agar juga serius membantu kami mendapatkan keadilan, sehingga hak hak kami bisa terpenuhi,” tegas Alwi.
Senada dengan Alwi, H. Ilham mengungkapkan apa yang dirasakan Alwi juga dirasakan olehnya. H. Ilham yang lahannya dibebaskan seluas 34 are itu, mengaku juga belum tuntas penyelesaian pembayarannya.
“Sebelumnya tanah saya dilokasi simelter ini sudah dibayar, namun saya kembalikan. Karena ada kesepakatan antara tim pembebasan lahan dengan saya, yang dilanggar oleh tim pembebasan lahan. Jadi uang itu saya kembalikan dan menuntut kesepakatan yang dibuat untuk direalisasikan,” tutur H. Ilham.
Ia menjelaskan, kesepakatan antara dirinya dengan tim pembebasan lahan yakni, dimana semua lahan yang terkena pembebasan lahan baik lahan yang berada di Dusun Tak Kris dan di luar Tak Kris harus dibayar secara bersamaan. Namun dalam perjalanannya, pembayaran hanya dilakukan di Tak Kris saja. Sementara lahan di luar Tak Kris, tak kunjung dibayarkan.
“Saya hanya dijanjikan tetus menerus tanpa adanya kepastian, sehingga saya kembalikan lagi separuh uang tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kesepakatan yang dilanggar,” katanya.
Selain adanya simpamg siur soal pembayaran lahan, H.Ilham juga menilai proses pembayaran lahan tidak transparan. Hal tersebut diperkuat, lantaran pemilik lahan tidak diberitahu harga tanah dari penilaian appraisal.
“Kami mempertanyakan harga tanah kami sebenarnya dari apraisal itu berapa. Dengan proses yang seperti ini, kami menduga ada yang mengambil keuntungan dari masyarakat yang lahannya dibebaskan. Tak hanya itu, kami juga menduga tim membeli dengan harga rendah, dan menjualnya kembali ke perusahaan dengan harga tinggi. Pernyataan tersebut sangat berdasar, mengingat dalam bukti surat jual beli tidak dicantumkan nama pembelinya,” jelasnya.
Sementara itu, Head Corporate and Communication Amman Mineral, Kartika Oktaviana yang berusaha dikonfirmasi media ini tidak memberikan jawaban apapun.
Dalam pantauan arkifm.com, tidak ada aktivitas apapun di lokasi pembangunan smelter. Tampak hanya terlihat, bangunan pagar mengelilingi lokasi yang direncanakan menjadi bangunan utama smelter itu. Sementara tidak ada terlihat satupun alat berat, sebagai tanda adanya proses pembangunan di area yang direncanakan dibangun smelter dengan kapasitas 900 ton per tahun tersebut. (Red)
